Semua Saksi 'Kompak' Sebut Tidak Pernah Tahu Ihwal Uang dan Mutasi Jabatan Bupati Nganjutk

Surabaya, kabarkini.co : Sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi terhadap terdakwa Bupati Nganjuk Nonaktif, Novi Rahman Hidhayat kembali digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Surabaya di Sedati, Sidoarjo pada Senin (18/10/2021).

Total, ada 13 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan. Seluruh saksi memastikan, tidak pernah mengetahui ihwal aliran uang kasus dugaan jual beli jabatan yang didakwakan pada Novi.

Salah satu saksi, Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Junaedi mengatakan, tak tahu banyak terkait mutasi jabatan yang terjadi di lingkup Pemkab Nganjuk. Mengingat, hal tersebut merupakan hak atau kewenangan penuh dari jabatan yang diemban Novi.

"Tidak pernah dimintai pendapat dan memang tak ada kewajiban (terkait mutasi). Itu tugas bupati terkait mutasi jabatan, yang punya kewenangan penuh adalah bupati," kata Junaedi saat sidang, Senin (18/10/2021).

Ketika disinggung perihal uang sebagai ucapan terimakasih pada Novi dalam kapasitasnya sebagai pejabat, Junaedi mengaku tak pernah dimintai apapun oleh Novi. Baik dalam bentuk uang maupun yang lainnya.

Selaras, Kepala Desa Plandangan, Purwoto mengungkapkan, pernah di hubungi Camat Pace, Dupriono kala itu yang dilanjutkan oleh salah satu Kades supaya menyediakan uang Rp 10 juta hingga Rp 15 juta untuk pengisian perangkat desanya. Tapi, ia ia menolak permintaan itu mentah-mentah.

"Saya menolak, saya tidak mau saat itu," pungkasnya.

Sementara itu, Kasi Trantib Kecamatan Tanjunganom, Dedi Wahyu juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, ia meminta tolong pada camat supaya pos yang kosong di kecamatan yang dituju bisa ia tempati.

Namun, ketika memperoleh jabatan yang diinginkan, ia lantas diminta oleh camat supaya menyetorkan uang senilai Rp 40 juta. Alasannya, uang tersebut hendak diambil ajudan Bupati, Izza.

"Hanya diberitahu, uang itu akan diambil Izza," bebernya.

Ketika ditanya perihal serupa terhadap 12 saksi lainnya, semuanya menjawab selaras, yakni tidak tahu. Baik perihal uang, maupun mutasi jabatan yang disangkakan.

"Tidak tahu, tidak pernah melihat juga (terkait uang)," sebut para saksi secara bergiliran.

Sedangkan, Bupati Nonaktif Novi Rahman Hidhayat membenarkan hal tersebut. Menurutnya, ia memang yak pernah memerintahkan seperti apa yang disangkakan kepadanya terhadap para kepala desa untuk meminta uang suap jabatan.

"Saya tidak pernah memerintahkan para kepala desa untuk minta uang," tegas dia.

Sementara itu, Riana Rosnawati karyawan PT Tunas Jaya Raya Abadi Group, perusahaan milik ayah dari Bupati Novi, juga sempat memberikan kesaksiannya. Dalam keterangannya, ia menyebut sang bupati pernah meminta uang padanya sebesar Rp1 miliar. Uang itu, disebut Bupati Novi untuk kebutuhan menjelang hari raya. Saat ditanya apakah dia tahu soal uang yang ada didalam brankas, dirinya mengaku tidak tahu dan tidak pernah melihat.

"Pernah minta uang Rp1 miliar, katanya untuk keperluan lebaran. Biasanya minta langsung ke kasir. Tapi karena berhalangan minta ke saya. Biasanya beliau setiap tahun memang minta uang untuk buat parcel lebaran yang dibagikan ke karyawan dan sedekah ke anak yatim piatu. Itu biasa beliau lakukan," tegasnya.

Selain keempat saksi diatas, 10 saksi lain yang dihadirkan oleh jaksa antara lain Gunawan Widodo PNS pemkab nganjuk, Suhartono pns pemkab nganjuk, Hariadi pns kecamatan tanjunganom, Dedi wahyu pns kecamatan tanjung anom, Purwoto kades blandangan, Pariyono kades Ngluyu, Rokim kades jampes, Ardiansyah PNS kecamatan Sawahan, Sujito mantan Camat Ngluyu, Puguh Harnoto PNS Pemkab Nganjuk/Baron, dan Bambang Hariyanto Mantan Camat Ngetos. (K3)