Serapan Anggaran Dibawah 30 Persen,Urusan Jaminan Kesehatan Di Jatim Buruk

Kabarkini.co: Lagi-lagi dinas Kesehatan Jatim menjadi sorotan DPRD Jatim. Setelah sebelumnya disebut gagal tangani gizi buruk di Jatim, OPD Pemprov Jatim dibawah pimpinan Kohar Hari Santoso juga gagal dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Jatim dan pembangunan kesehatan di Jatim.

Padahal pada awal dilantik lalu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam programnya dalam nawa bhati satya konsen untuk melakukan pembangunan kesehatan di Jatim.

“ Ada tiga program yang kami nilai serapan anggaran Dinas Kesehatan Jatim dibawah 30 Persen,”ungkap wakil ketua Komisi E DPRD Jatim Sulidaim di Surabaya, Kamis (29/8/2019).

Dikatakan oleh politisi PAN ini, tiga program yang nilai serapannya dibawah 30 persen tersebut antara lain program pembiayaan dan jaminan kesehatan sebesar 16,29 Persen, program pengembangan kesehatan Tradisional sebesar 17,87 persen.

“ Kami juga mencatat bahwa program manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan sebesar 28,05 persen  juga serapannya dibawah 30 persen,”ungkap pria asal Lamongan ini.

Sulidaim berharap kepada Dinas Kesehatan Jatim kedepannya meningkatkan serapan anggaran tiga program tersebut.

Sekedar diketahui, Dinas Kesehatan pada APBD murni 2019 mendapat alokasi dana sebesar RP 627,5 miliar. Karena kinerjanya kurang serius dalam hal kesehatan, maka pada Perubahan APBD 2019 ini, anggaran Dinkes Jatim menjadi Rp 598 miliar saja. Atau di turunkan sebesar Rp 29 miliar. (Yudhie)