Sertifikat Diduga Palsu, BPWS Caplok Lahan Warga Madura

Kabarkini.co: Lahan seluas 4385 M2 dil wilayah Madura diduga di caplok oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu(BPWS). Pasalnya, BPWS telah membeli sertifikat tanah palsu yang telah dipalsukan oleh kepala desa Bungoh Bangkalan.

Menurut pemilik tanah Suliha mengatakan bermula dari jual beli lahan yang sudah dipetakan oleh BPWS untuk pengembangan wilayah Suramadu“Saya dapat lahan ini dari kakek saya. Lalu saya hibahkan dan saya punya bukti hibahnya. Namun, secara tiba-tiba lahan saya ini akan dijual ke BPWS.Lalu saya datangi orang yang namanya ada di sertifikat tanah tersebut. Namun yang bersangkutan tak mengaku hingga oleh kepala desa akan dimediasi. Sambal menunggu proses saya ke Jakarta dan tiba-tiba sudah ada transaksi jual beli dengan BPWS.  Adanya transaksi tersebut akhirnya kami laporkan ke Polda Jatim,”ungkapnya di Surabaya, selasa (10/9/2019).

Suliha mengatakan merasa ditipu oleh kepala Desa, akhirnya pihaknya melaporkannya ke Polda Jatim dengan nomor laporan : LPB/322/III/2016/UM/SPKT Polda Jatim.” Kami laporkan  tiga orang yaitu Durasman Sumina alias Abdurahman(56) warga Dusun Pangpong kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, Sumina (48) warga Dusun Krasak Sukolilo kabupaten Bangkalan dan Radjiman sendiri. Abdurahman dan Sumina kami laporkan karena nama mereka tercatat dalam sertifikat palsu tersebut,”jelasnya.

Dengan dilaporkannya ke Polda Jatim, Suliha mengaku mencari keadilan agar tanah yang menjadi haknya dikembalikan.” Tanpa menjual lahan ke BPWS kami masih bisa hidup,”jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi mengatakan pihaknya mendorong agar pihak Polda Jatim menuntaskan kasus yang menimpa Suliha tersebut.

“ Sudah tiga tahun dilaporkan tapi sampai saat ini tak diproses juga. Bahkan, pihak-pihak yang dilaporkan tersebut berusaha mengajak damai, namun pelapor tak mau upaya tersebut,”ungkap politisi asal Madura tersebut.

Mantan aktivis tersebut menambahkan pihaknya mendorong agar pihak kepolisian untuk memproses laporan korban tersebut.” Kami juga berharap BPWS mengkaji ulang kepemilikan tanah milik pelapor dan jangan sampai BPWS mencaplok lahan yang diperoleh dari keteledoran tim pembebasan tanah pihak BPWS,”tutup politisi asal PBB ini. (Yudhie)