Sibuk Urus Perpres 80/2019, Khofifah Emil Disebut Lupa Program Nawabakti Satya

Surabaya kabarkini.co: Wakil ketua DPRD Jatim Anwar Sadad menilai bahwa  satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil E Dardak dinilai masih belum terfokus kerja untuk masyarakat Jawa Timur. Pasangan yang saat pilgub lalu disebut pasangan Kerja(Khofifah Emil Untuk Jatim) dinilai  saat ini masih bekerja sebagai kepanjang tanganan pemerintah pusat saja.

 "Gubernur kita ini masih fokus dan berkonsentrasi penuh menjalankan tugas sebagai wakil pemerintah Pusat, belum sebagai kepala daerah yang melayani 40 juta masyarakat Jawa Timur," tegas Anwar Sadad, usai sidang paripurna di DPRD Jatim, Kamis (27/2/2020).

 Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan dengan hanya menjalankan tugas sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, maka yang dilakukan lebih banyak pada urusan-urusan nasional yang diperuntukkan untuk Jawa Timur semata. "Sehingga sedikit mengabaikan fungsi yang tak kalah pentingnya, yaitu sebagai Kepala Daerah. Dua fungsi itu melekat pada jabatan gubernur," ingat pria asal Pasuruan ini.

Lalu Sadad lantas mengibaratkan sebagai  wakil pemerintah Pusat, Gubernur tinggal menjalankan kebijakan Presiden secara taken for granted. "Karena Juklak-juknis sudah ada, dananya ada. itu tidak terlalu sulit," ujarnya.

Sebagai kepala daerah, lanjut Sadad, Gubernur harus bisa memimpin 40 juta warganya menjadi provinsi yang terunggul dan memiliki ketahanan di sektor pangan dan energi. Hal ini butuh strategi perencanaan yang jitu. "Tentu kita tahu, gagasan besar dalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur akan berhadapan dengan realita terbatasnya anggaran. Di sinilah tantangannya," sebut anggota DPRD Jatim 4 periode ini.

Menurutnya, skenario menjadikan Jatim sebagai provinsi terunggul sudah waktunya digagas oleh para perencana pembangunan, para expertis, dan tenaga ahli yang di-hired oleh Gubernur. Semua itu menuju satu fokus mewujudkan nawabakti Satya sebagai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Jangan sampai, ketika sekarang ada Peraturan Presiden No 80/2019 tentang percepatan pembangunan Ekonomi Jawa Timur, lalu lupa akan janji-janji yang tertuang di nawabakti satya ataupun di RPJMD," tandasnya. (yudhe)