Sinkronisasi UU Cipta Kerja, Jatim Perlu Perda Baru Tata Kelola Hutan

Surabaya kabarkini.co: Anggota Komisi B DPRD Jatim Pranaya Yudha mengatakan pihaknya berharap adanya refisi perda tata kelola kehutanan di Jatim. Pasalnya revisi tersebut dilakukan untuk penyesuaian dengan UU cipta kerja.

“ Di UU Cipta Kerja sekarang sudah dibuat RPP(Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang pengelolaan kehutanan. Saya berharap agar dibuat perda baru atau revisi perda kehutanan yang sudah ada. Pemprov Jatim bersama dewan Jatim menggodok perda tersebut,”jelasnya saat dikonfirmasi di Surabaya, selasa (15/12/2020).

Perda tersebut harus segera dibuat, kata Pranaya, harapannya, jika RPP tersebut terbit, maka Jatim sudah memiliki perda tentang kehutanan termasuk revisinya jika perlu dilakukan revisi perda yang lama.

Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan luasan hutan produksi di Jatim mencapai 700 ribu hektar dibawah pengelolaan perhutani maupu kehutanan.” Tapi yang luas dikelola perhutani,”lanjutnya.

Dibeberkan oleh Pranaya, perlu ada sinkronisasi antara program pemprov Jatim untuk pengelolaan hutan dengan  hutan produksi milik perhutani.” Lahan perhutani bisa dikelola masyarakat. Ini harus diperhatikan Pemprov. Bentuk bantuan langsung ke masyarakat tersebut perlu ditingkatkan,”jelasnya. (yudhie)