*Subsidi 11 Industri Biofuel sama Dengan Subsidi Bodong Obligor BLBI*

Kabarkini.co: Ini kerugian memberikan subsidi kepada 11 Industri biodiesel dari Dana Perkebunan yang dipungut dari hasil pungutan ekspor CPO yang sudah berjalan hampir dua tahun yang jumlahnya puluhan trilyun tanpa dikontrol yang berpotensi adanya produksi biodiesel bodong

Tidak Ada  bedanya dana pungungutan cpo yang diberikan untuk insentif produksi  industri beofeul dengan dana talangan BLBI yang diberikan kepada para bankir perampok dana pemerintah beberapa tahun lalu.

Kesamaannya adalah sama2 menguras uang negara yang susah payah dikumpulkan dan modusnya sama tipu.muslihat oleh 11 industri biodiesel berbahan baku CPO yang juga pemilik Pabrik Kelapa sawit dan Perkebunan sawit paling luas di Indonesia

Joko Widodo harus nya diberikan masukan yang benar terkait Industri biodiesel yang banyak meyedot duit negara diera SBY

Nah ini akibatnya pihak yang dirugikan dari penerapan PE  adalah produsen  kelapa sawit dan CPO  nasional, pembeli (importir) CPO dan produk turunannya di luar negeri, penyedia jasa di pelabuhan dan pemasok input perkebunan kelapa sawit serta negara.  PE akan menekan harga di pasar dalam negeri sehingga menimbulkan disinsentif berproduksi bagi produsen CPO dan produk turunannya.

Hal ini dapat berwujud  pengurangan penggunaan input sehingga pemasok input juga mengalami imbas kerugian produsen. Khusus untuk kasus CPO, pengusaha penghasil CPO akan menekan harga tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan petani. Jadi secara implisit, TBS juga terkena pungutan ekspor, meskipun petani tidak mengekspor.  Selanjutnya, penurunan  produksi  CPO dan produk turunannya   menyebabkan ekspor CPO dan produk turunannya turun.

Penurunan ekspor  ini  mengakibatkan kebutuhan importir di luar negeri tidak terpenuhi. Bahkan, apabila penerapan PE  oleh Indonesia  ini menimbulkan guncangan harga di pasar  internasional, maka importir akan membeli CPO dan produk turunannya dengan harga lebih tinggi dari pada tanpa PE. Penurunan  volume  ekspor ini juga berarti merugikan  pelaku bisnis di pelabuhan dan negara  juga  kehilangan devisa.

Akhir nya bisa disimpulkan memang gampang betul kalau Presiden kurang cerdas di bohongi 11 konglomerasi sawit ,Bikin Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan UU main teken teken aja tuh Presiden Enga makai mikir.....piye iki Sinuhun Joko Widodo

 

*Fahmi Hafel*

Direktur Eksekutive Indonesia Development Monitoring

*0812-9436-9535*