Tak Laporkan LHKPN, 61 Anggota DPRD Jatim Terancam Tak Bisa Dilantik Lagi

Kabarkini.co: Kepatuhan anggota DPRD Jatim dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pajabat Negara (LHKPN) dipertanyakan. Data di KPK dari 100 anggota DPRD Jatim, sebanyak 61 anggota DPRD Jatim belum melaporkan LHKPN. Padahal sebelumnya KPK dan KPU sepakat mewajibkan para calon anggota legislatif (caleg) yang terpilih kelak tidak akan dilantik apabila dalam kurun waktu 7 hari sejak ditetapkan sebagai caleg terpilih tidak menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dari data yang ada tersebut tingkat kepatuhan anggota DPRD Jatim dalam melaporkan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara per 27 Juni 2019, masih rendah sekitar 32,97 persen atau hanya 39 orang anggota. Sedangkan selebihnya belum melaporkan sampai saat ini.

Menanggapi persoalan tersebut, juru bicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya mengatakan KPK sebenarnya sudah berupaya menyampaikan informasi secara lisan dan tertulis agar penyelenggara negara termasuk anggota DPRD Propinsi Kota dan Kabupaten memenuhi kewajiban untuk melaporkan hartanya yang tertuang dalam peraturan KPK no 7 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara.

"Penyampaian laporan harta penyelenggara negara selama menjabat dilakukan secara periodik setiap tahun sekali yang tertuang pada pasal 5 peraturan KPK no 7 tahun 2016. LHKPN wajib disampaikan paling lambat setiap tanggal 31 maret," ujarnya. (Yudhie)