Tak Terapkan Protokol Covid-19, Perusahaan Di Jatim Layak Diberi Sanksi

Surabaya kabarkini.co:  Kawatir munculnya cluster berkelanjutan dilingkungan perusahaan, Dinas Tenaga Kerja Jatim diminta agar memberikan sanksi terhadap perusahaan di Jatim yang tak menerapkan protokol Covid-19 saat beroperasinya pabrik terlebih PSBB sudah tak diberlakukan lagi.

“ Kami berharap ada sanksi dari Dinas tenaga kerja terhadap pabrik yang mengabaikan protokol Covid-19 dilingkungan pabrik. Kami tak mau ke depannya, akan muncul cluster perusahaan baru ditengah New Normal berdamai dengan Covid-19,”ungkap anggota Komisi E DPRD Jatim Suwandy Firdaus saat dikonfirmasi di Surabaya, selasa (9/6/2020).

Politisi asal Partai Nasdem ini mengatakan sebenarnya pihaknya sudah menerima laporan dari sejumlah pekerja masih banyak di pabrik yang beroperasi minim diberlakukan protokol Covid-19.

“ Misalnya masih minim diberlakukan social distancing dilingkungan pabrik. Berkerumunnya pekerja ini sangat riskan sekali terpapar Covid-19,”sambungnya.

Pria asal Mojokerto ini mengungkapkan pihaknya berharap agar ada upaya langsung manajemen perusahaan untuk melakukan rapid test massal untuk pekerja ketika pabrik mulai beroperasi.

“Dan pihak manajemen perusahaan juga harus menanggung biaya pelaksanaan rapid test dan swab mengingat mahalnya biaya tes Covid-19 tersebut,’jelasnya.

Suwandi juga menambahkan pihaknya juga mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan di Jatim yang telah merumahkan pekerjanya untuk melakukan perengkrutan karyawan baru sebagai outsoursing.

“ Dengan dalih Covid-19 perusahaan-perusahaan merumahkan pekerjanya. Lalu begitu New Normal dan beroperasi lagi, mereka ini bukannya mempekerjakan kembali karyawannya, melainkan merengkrut karyawan baru dengan status outsoursing. Pemerintah sudah melarang untuk rekrut outsoursing. Kami berharap Disnaker Jatim melakukan pengawasan ketat di perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi lagi,”tandasnya. (Three)