Tim Prabowo-Sandi Punya Alasan Tak Libatkan Kepala Daerah jadi Jurkam

Badan Pemenangan pasangan calon presiden Prabowo Subianto- Sandiaga Uno memiliki cara tersendiri dalam pemenangan Pemilihan presiden 2019. Tim Prabowo-Sandi tidak melibatkan kepala daerah di Jawa Timur untuk menjadi juru kampanye.
Ketua Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Jatim, Soepriyatno mengatakan, timnya tidak akan melibatkan kepala daerah di Jatim masuk Pemenangan Prabowo - Sandi karena dikhawatirkan akan mengganggu kinerjanya. Mengingat fungsi dan tugas kepala daerah adalah melayani dan mensejahterakan rakyat sesuai janji politiknya saat kampanye  dulu.
Soepriyatno mengaku alasan lain tidak memasukkan nama kepala daerah sebagai badan pemenangan karena dirinya melihat kondisi ekonomi masyarakat yang tidak menentu dan memprihatinkan seperti saat ini. Dimana harga-harga belum stabil,  daya beli turun, petani kesulitan menjual hasil pertaniannya, banyak orang miskin yang perlu dientaskan, dan masih banyak usia produktif yang butuh pekerjaan.
“Tugas kepala daerah berat, bahwa masyarakat  butuh diperhatikan dan masyarakat harus diperlakukan sama," tegas Soepriyatno, dikonfitmasi, Jum'at (21/9/2019).
Pria yang juga ketua Gerindra Jatim ini memastikan, bahwa setiap perhelatan pemilihan pemimpin baik Pilkada, maupun Pilgub belum tentu sama dengan dukungan di Pilpres. Maka jika kepala daerah ikut menjadi tim pemenangan dikhawatirkan berat sebelah.
"Lebih baik biarkan saja rakyat menentukan pilihannya sendiri di pilpres," katanya.
Anggota DPR RI itu tidak melibatkan nya kepala daerah tidak  hanya di Jatim saja, tetapi berlaku se-Indonesia.
 “Badan pemenangan tingkat nasional juga sama, tidak melibatkan kepala daerah. Kita hanya melibatkan banyak relawan dan komunitas masyarakat,” paparnya.
Sementara itu sekretaris Badan pemenangan Prabowo-Sandi Jatim. Basuki Babussalam menegaskan, sebagai oposisi maka parpol pengusung Prabowo-Sandi mempunyai kekuatan parpol sendiri. "Kita ingin kepala daerah hanya melayani masyarakat, dan konsen dalam kinerjanya," tuturnya.
Sementara anggota KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro menyatakan, masuknya Kepala Daerah dalam tim kampanye sebenarnya tidak menyalahi aturan. Dalam aturan PKPU no 23 dan Undang Undang No 7/2017 disebutkan, kepala daerah seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan walikota, serta wakil walikota, diperbolehkan masuk dalam tim kampanye asalkan bukan sebagai ketua tim kampanyenya.
Namun kata Gogot,mereka harus mematuhi batas batas yang telah diatur agar tidak bertabrakan dengan tugasnya sebagai pelayan publik di wilayahnya.
"Mereka harus melakukan cuti yang suratnya dikeluarkan oleh mendagri bila akan ikut kampanye diluar hari kerja (Sabtu dan Minggu)," jelasnya.
Dalam aturan, kepala daerah hanya boleh melakukan ijin cuti kampanye satu hari dalam seminggu. Sementara surat cuti harus disampaikan ke KPU tiga hari sebelum melakukan kampanye.
"Harus menjalankan persyaratan yang telah diatur. Mereka dalam kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tegas Gogot.(as)