Transisi New Normal, Golkar Minta Walkot Risma Buat Aturan Perketat Protokol Covid Di Surabaya

Surabaya Kabarkini.co: Partai Golkar berharap agar walikota Surabaya Tri Rismaharini membuat kebijakan untuk memperketat protokol Covid-19 di tempat publik, terlebih PSBB (Pembatasana Sosial Berskala  Besar) tak diberlakukan lagi.

Ketua DPD Tingkat II Partai Golkar kota Surabaya  Blegur Prijanggono mengatakan saat ini kondisinya sangat dilematis ketika PSBB diberlakukan. “ Kalau diberlakukan tentunya akan mengganggu perekonomian, namun disisi lain Surabaya sudah masuk zona merah pekat dalam pandemic Covid-19. Hal inilah juga menjadi ancaman bagi warga Surabaya,”jelasnya saat ditemui di Surabaya, Senin (8/6/2020).

Pria yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim ini mengatakan, Partai Golkar berharap Pemkot Surabaya harus membuat tindakan-tindakan yang lebih ketat untuk penerapan protokol Kesehatan demi memutus mata rantai pandemic Covid-19.

Dicontohkan oleh Blegur, banyak ditempat pasar tradisional selama PSBB diberlakukan kurang menerapkan protokol Covid-19. “Oleh sebab itu, harus ditetapkan kebijakan yang harus diterapkan benar-benar untuk memutus pandemi. Selama ini di pasar-pasar tradisional sering dijumpai tak disiplin protokol Covid-19.Ini yang harus diperhatikan Pemkot Surabaya,”sambungnya.

Mantan  anggota DPRD kota Surabaya ini mengatakan dalam upaya memutus pandemi Covid-19 perlu dilakukan kedisiplinan semuanya mulai dari Pemkot Surabaya hingga masyarakat sendiri.

“ Mulai hari ini kedisplinan harus ditegakkan agar protokol Covid-19 bisa berjalan dan pandemi  bisa diturunkan di kota Surabaya,”jelasnya.

Soal kehadiran TNI dalam penegakan kedisiplinan penegakan aturan protokol Covid-19, Blegur mengatakan keberadaan TNI hanya memastikan agar penegakan disiplin protokol Covid-19 benar-benar dijalankan.  

“ Kewenangan TNI jika diturunkan hanya sebatas untuk melakukan penegakan disiplin Covid-19 saja. Tak lebih dari itu. Kami melihat masyarakat di Surabaya masih kurang akan penerapan protokol Covid,”terangnya.

Sementara itu, sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mengungkapkan Pergub PSBB di Surabaya Raya  telah berakhir terhitung 8 Juni 2020. Mantan bupati Tulungagung dua periode ini mengatakan ada beberapa tahapan yang harus dilalui agar PSBB tidak diperpanjang.

 “Ada pembicaraan tiga kepala daerah (Surabaya, Gresik dan Sidoarjo) untuk menyiapkan perwali dan perbup sebagai laporan dan usulan agar tidak diperpanjang. Besok fixnya,”jelasnya, senin (8/6/2020).

Heru mengatakan isi dari perbup dan perwali tersebut intinya adalah pemberlakuan masa transisi. “ Dalam masa transisi tersebut gubernur akan menyiapkan pakta integritas,”jelasnya.

Masa transisi tersebut, sambung Heru, akan berlaku selama 14 hari.” Berakhir langsung masuk masa transisi selama 14 hari,”jelasnya. (Yudhie)