Tutupi Status Terminal Joyoboyo, DPR RI Tuding Awey Asbun

 

Kabarkini.co: Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo geram karena dituduh oleh anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Vinsensius Awey yang terlalu mempersoalkan terkait status terminal Joyoboyo Surabaya yang sampai saat ini belum jelas.

" Awey jangan asal ngomong , jangan asbun, tugas saya ngawasin jalanya UU. Kalau ada pelanggaran UU maka DPR RI Berhak untuk memberikan teguran , baik pemerintah pusat, provinsi atau pemerintah kota yang berwenang," jelasnya di Surabaya, Selasa (9/10).

Bambang Haryo bahkan menuding Awey yang kurang kerjaan. dan menganjurkan banyak belajar tentang undang undang.

"Belajar dulu tentang UU, fungsi DPR adalah fungsi legislasi pembuat UU, budgeting menyusun anggaran, pengawas jalannya UU. Saya ini juga anggota BANGGAR DPR RI. Awey kalau mau belajar tentang kemasyarakatan belajar yang baik dulu. jangan komentar kalau gak paham UU. Jangan jangan malah dia yang gak ada kerjaan, kalau Bambang Haryo tiap hari mikir rakyat," kata Bambang  Haryo.

Ditegaskan oleh Bambang Haryo, pembangunan terminal Joyoboyo Surabaya yang dilakukan oleh Dishub kota Surabaya telah menyalahi aturan UU Otonomi Daerah dimana status terminal tersebut belum jelas.

Sementara itu kepala Dinas Perhubungan Fattah Jasin dikonfirmasi soal  status terminal Joyoboyo mengakui bahwa terminal tersebut masuk tipe B, "Harusnya dikelola oleh Pemprov, tapi Bu Risma ngotot mau mengelola. Bahkan menurut pengakuan Bu Wali, Joyoboyo akan di turunkan. tipenya menjadi tipe C. Katanya sekalian untuk dijadikan kantor dishub Kota Surabaya," kata Fatah Jasin.

Untuk itu Pemkot berjanji akan mencari pengganti terminal Joyoboyo untuk Pemprov Jatim.

"Tapi sampai hari ini belum ada kabar , makanya kami kirimi surat lagi untuk mengingat kan. saya heran kota kabupaten lain sudah serahkan ke Provinsi, cuma Surabaya saja yang ngeyel mengelola sendiri, termasuk terminal Bungurasih," jelasnya.

sekedar diketahui, Pembangunan terminal Joyoboyo oleh Pemkot Surabaya disemprit oleh DPR RI. Pasalnya, status terminal Joyoboyo saat ini belum jelas, sehingga pembangunan tersebut melanggar UU.

 

“ Keberadaannya  di terminal tersebut ada angkutan antar kota yang jelas dalam UU termasuk tipe B yang harus diserahkan ke Pemprov. Namun, oleh Pemkot Surabaya tetap dipertahankan  untuk dikelola dan bahkan saat ini sedang dilakukan pembangunan.Oleh sebab itu, saya minta dihentikan dulu pembangunannya sebelum ada status yang jelas dari terminal tersebut,”ungkap anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo saat ditemui di Terminal Joyoboyo Surabaya, Senin (8/10).

 

Sesuai UU Otonomi daerah No 23 tahun 2014, kata Bambang Haryo, seharusnya sudah harus dilaksanakan 2 tahun setelah UU tersebut dikeluarkan. “ Seluruh Indonesia sudah melaksanakan status terminalnya sesuai dengan tipenya masing-masing,”lanjutnya.

 

Politisi asal partai Gerindra ini mengatakan tak hanya itu, dirinya menilai kalau jika ditemukan adanya kepentingan proyek dalam pembangunan terminal Joyoboyo tersebut, maka pihaknya minta agar KPK untuk turun menyelidiki pembangunan terminal Joyoboyo. “Kami minta KPK turun memeriksanya,”jelasnya.(Setya)