UU Ponpes Di Dok, Politisi PKB Sebut Pemerintah Wajib Beri Kesejahteraan Ponpes

Kabarkini.co: Anggota FPKB DPRD Jatim Aliyadi Mustofa mengatakan pihaknya memberikan apresiasi terhadap disahkannya UU Pondok Pesantren. Dengan diberlakukannya UU tersebut, akan ada pemerataan pendidikan antara Pendidikan umum dan Pendidikan  pondok pesantren.

“ Nantinya pemerintah tak boleh pilih kasih dalam memberikan bantuan keuangan bagi pondok pesantren dan umum. Semua merata sehingga pondok pesantren terperhatikan oleh pemerintah,”ungkap pria asal Madura ini saat ditemui di Surabaya, Kamis (26/9/2019).

Aliyadi Mustofa mengatakan UU pondok pesantren juga berdampak pada kesejahteraan para alumni pondok pesantren. “ Para alumni pondok pesantren nantinya bisa bekerja di perusahaan-perusahaan umum. Jadi tak perlu kawatir kalau alumni pondok pesantren tak bisa bekerja di perusahaan-perusahaan. Semuanya merata,”jelasnya.

Ditambahkan mantan ketua Komisi C DPRD Sampang ini mengatakan terlebih khusus lagi pihaknya menegaskan UU Pondok Pesantren tersebut merupakan produk dari semangat Fraksi PKB DPR RI sebagai pionir untuk memperjuangkan kesejahteraan pondok pesantren di Indonesia.

“Pengusul dan pengusung utama di DPR RI untuk UU Pondok Pesantren ini adalah FPKB DPR RI,”tutup politisi peraih suara terbanyak di internal PKB secara nasional dalam Pemilu legislatif 2019 lalu. (Yudhie)