Wujudkan Masyarakat Mandiri, Pemprov Jatim Terapkan Tiga Strategi

Kabarkini.co - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menerapkan tiga strategi untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Tiga strategi itu, yakni reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf dihadapan perwakilan peserta didik Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri dan TNI yang sedang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Gedung Negara Grahadi, Selasa (1/8).

"Jatim adalah provinsi yang penduduknya terbanyak kedua dan memiliki kabupaten/kota terbanyak di Indonesia sehingga potensinya sangat tinggi," tambahnya.

Di bidang reformasi birokrasi, menurutnya, metode yang digunakan merupakan perpaduan regulasi, SDM, teknologi informasi dan kontrol. Kemudian, untuk pengembangan SDM Pemprov Jatim fokus pada pendidikan dan kesehatan.

"Caranya, dengan menerapkan program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus," ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya.

Sedangkan, di sektor kesehatan di antaranya penurunan angka kematian ibu dan angkay kematian bayi, penurunan HIV dan peningkatan kualitas taman Posyandu. "Jika target pada bidang pendidikan dan kesehatan ini tercapai maka Indek pembangunan manusia (IPM) ikut meningkat sehingga SDM semakin produktif dan pertumbuhan ekonomi tumbuh," ucapnya.

Koordinator rombongan peserta didik Sespimti Irjen Pol Wilmar Marpaung menyampaikan peserta didik Sespimti Polri angkatan 26 diikuti 61 perwira menengah yang terdiri dari 56 perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi, dua orang Pamen TNI AD, dua orang Pamen TNI AL, dan satu orang Pamen TNI AU masing-masing berpangkat kolonel.

Tujuan pelaksanaan KKDN agar para petinggi mendapat informasi sesuai data yang diterima dan bisa dipraktikkan usai Sespimti. Khusus kegiatan kali ini, pihaknya memfokuskan di perkembangan ekonomi dan dampaknya terhadap keamanan maupun ketertiban masyarakat.

"KKDN digelar di enam provinsi yang kepolisian daerahnya bertipe A, yakni Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan," tandasnya. (Bmw)