Banda Aceh. KabarKini.co – Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 resmi bergulir sejak ditetapkan 12 Februari lalu. Pemerintah Aceh mengklaim realisasi telah dimulai, namun sorotan kini tertuju pada seberapa cepat anggaran benar-benar terserap dan berdampak ke masyarakat.
Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mempercepat pelaksanaan program agar belanja pemerintah tidak kembali menumpuk di akhir tahun — pola yang kerap dikritik dalam pengelolaan anggaran daerah.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan seluruh SKPA sedang menuntaskan dokumen administrasi dan menjalankan kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
BACA JUGA : BPS Aceh : Banda Aceh Jadi Kota dengan Kemiskinan Tertinggi di Aceh
“Sejak ditetapkan, APBA 2026 sudah mulai berjalan. Semua SKPA kini dalam tahap persiapan dokumen dan pelaksanaan kegiatan sesuai DPA,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).
Salah satu kegiatan yang disebut telah berjalan adalah pasar murah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Program ini diklaim sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Namun publik menanti lebih dari sekadar kegiatan simbolik. Tantangan utama ada pada percepatan tender, eksekusi proyek fisik, dan pencairan belanja yang langsung menyentuh sektor riil.
Pemerintah juga menyebut pemulihan pascabencana tetap menjadi prioritas, dengan koordinasi bersama kabupaten/kota di bawah supervisi pemerintah pusat. Meski demikian, efektivitas langkah tersebut akan diukur dari kecepatan dan transparansi pelaksanaannya.
Percepatan realisasi APBA 2026 bukan sekadar target administratif. Di tengah perlambatan ekonomi dan tingginya kebutuhan masyarakat, belanja pemerintah menjadi motor utama perputaran uang di daerah.
Kini pertanyaannya: mampukah APBA 2026 benar-benar bergerak sejak awal tahun, atau kembali tersendat dan menumpuk di penghujung anggaran?
Komentar