Buntut Dibubarkan Pemerintah,Gubernur Jatim Larang HTI Di Jatim

kabarkini.co: Gubernur Jawa Timur, Soekarwo meminta kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menaati Keputusan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mengenai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bahkan pihaknya akan melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat.

"Kami normatif, mana yang diperbolehkan. Mana yang tidak diperbolehkan, ya kami tidak perbolehkan," ujar Pakde Karwo sapaan akrabnya Gubernur Jatim Soekarwo di gedung Grahadi, Selasa (9/5) sore.

Menurutnya, seluruh organisasi masyarakat, politik, dan infrastruktur itu diwajibkan harus mengikuti konstitutsi secara hirarkis adalah Undang-undang Dasar 1945. Yang di dalamnya Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. jadi wajib seluruhnya mengacu kepada Pancasila. "Wajib diatur semua berasaskan Pancasila. Bukannya setuju, tapi harus berasaskan Pancasila. Jadi semua organisasi harus mengikuti konstitutsi kita," tegas gubernur Jatim.

Ditanya jika nantinya HTI pasca secara hukum ditetapkan bubar dan tetap melakukan kegiatan, seperti dakwah di kampus, Pakde Karwo menyerahkannya ke Departemen Agama. Dalam artian pihaknya menunggu surat edaran dari Menteri Agama, apakah itu nanti secara agama meningkatkan siar Islam atau menimbulkan permasalahan. "Itu nanti, kalau tentang organisasi tidak boleh, karena dibubarkan. Tapi secara materi departemen agama," ungkapnya.

Pakde Karwo menegaskan, posisi gubernur adalah mewakili pemerintah pusat harus menjaga ketertiban umum. Jika nantinya menganggu ketertiban, gubernur masuk dalam ranah itu. Namun, berbeda kalau ranahnya kepada ajaran agama. Dirinya sepenuhnya menyerahkan hal tersebut menyerahkan kepada majelis ulama dan departemen agama.(Desy)