FORBI LAKUKAN PENDAMPINGAN TANAH PANCER SEGERA LEGAL

BANYUWANGI, kabarkini.co - FORBI ( Forum Rakyat Berdaulat Indonesia) lakukan pendampingan tanah Pancer. Pasalnya kurun waktu lima puluh (50) tahun lamanya sampai detik ini status hak atas tanah untuk hak milik belum ada legalitasnya. FORBI, DPRD, PEMKAB. menyelenggarakan Rapat Koordinasi (RAKOR) pada hari Senin (14/3/2022).

Kepala Desa Vivi

FORBI ( Forum Rakyat Berdaulat Indonesia ) melihat, mendengar, berbuat. FORBI...!Jaya. FORBI..! Amanah. FORBI..! Berkah, berkah, barkah. Ketua umum FORBI (Gustar Midi) mendesak Ketua dan wakil DPRD serta komisi satu DPRD.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (PEMKAB) agar segera membantu mencarikan solusi terkait legalitas tanah Pancer. Bagi pemerintah tidak ada alternatif lain kecuali meningkatkan pengolahan, pengaturan dan pengurusan pertanahan yang menjadi sumber bagi kesejahteraan serta kemakmuran yang sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam konstitusi Indonesia.

Masih disampaikan Gus Tarmidi, bahwa salah satu tujuan UUPA yaitu untuk meletakkan dasar-dasar yang memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berikut berita acara tanah Pancer. Pertama, penyerahan tanah kawasan hutan di Pancer oleh Kodim 0825 Banyuwangi kepada Bupati Banyuwangi (Susilo Suharto SH) Pada tgl 6 Maret 1979 seluas 14,5 ha. yang diperuntukkan pendaratan ikan/kapal dan pemukiman nelayan Pancer.

Kedua, penyerahan tanah kawasan hutan Pancer oleh Gubernur Jawa Timur (Sunandar Priyo Sudarmo) kepada Bupati Banyuwangi (Susilo Suharto SH) 3 april 1979. Seluas 12 ha lebih untuk diperuntukan pendaratan ikan dan pemukiman nelayan Pancer.

Lantas yang ketiga, SK Kemenhut nompr 423/kpts/ii/88. "Tentang tanah pengganti,tanah Pancer di ganti berada di desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo tanah kawasan hutan seluas 29,3 ha," katanya.

Dalam hal ini, FORBI siap mengawal tanah Pancer sampai di Gubernur Jawa Timur.

Kepala Desa Sumberagung (Vivin) menyampaikan. Bahwa sebagai Kepala Desa disini saya jadi bingung kok dilimpahkan ke Gubernur, awalnya di Kabupaten.

"Saya mohon kepada Pemerintah terkait jangan melimpah limpah masalah ini kesana kemari. Mari kita bersama sama segera atasi permasalahan tanah Pancer. Karena rakyat taunya hanya di Kepala Desa. Tambah Vivin, disitu jumlah penduduk kurang lebih ada dua ribu lima ratus (2.500) warga yang menempati tempat tinggal," tambah Vivi.

Mereka butuh kejelasan, karena disitu ada tambang yang cukup besar yaitu Gunung Salak, kalau tidak ada status yang jelas saya kasihan dengan warga kami.

"Bagaimanapun selama jabatan kami belum habis kami siap membantu masyarakat kami untuk mengurus legalitas tanah Pancer." paparnya.

Sementara Made Cahyana Negara, SE Ketua DPRD Banyuwangi mengatakan, dalam waktu dekat ini dirinya beserta wakil ketua DPRD Michael Edy Haryanto SH. Akan menghadap Gubernur Jawa Timur untuk meminta kepastian tanah Pancer sebagai hak milik warga.

"Kami akan membantu dengan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kasus tanah Pancer. Kami bersama Bupati akan menghadap langsung ke Gubernur Jawa Timur, dan akan kami berikan langsung surat tersebut biar langsung di baca dan di respon." pungkasnya. gigin