Memasuki 2026, posisi Indonesia tidak lagi sekadar “strategis” ia telah menjadi titik tarik-menarik kepentingan global yang semakin intens. Rivalitas Amerika Serikat-China yang belummereda, eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggustabilitas energi global, serta fragmentasi ekonomi dunia akibatde-risking dan friend-shoring telah menciptakan tekananberlapis terhadap negara-negara berkembang, termasukIndonesia.
Dalam konteks ini, dua dinamika berjalan simultanyaitu jebakan kepentingan global yang semakin kompleks, danproduksi masif narasi “pengkhianatan” di ruang domestik yang kian sulit dibedakan dari realitas.
Tulisan ini mencoba menggambarkan bagaimana Indonesia berada dalam dua tekanan simultan yang saling berkelindandiantara jebakan kepentingan global yang semakin kompleksdan sistemik, serta ilusi bayang-bayang pengkhianatan yang diproduksi dalam ruang persepsi domestik. Dalam konteksdisrupsi geopolitik dan fragmentasi ekonomi dunia saat ini, keduanya tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuatmenciptakan kondisi di mana ancaman eksternal menjadi sulitdibedakan dari konstruksi narasi internal.
Secara global, lanskap ekonomi-politik sedang mengalamireposisi besar. China memperkuat pengaruh melalui ekspansiindustri dan investasi strategis, terutama di sektor hilirisasimineral kritis seperti nikel yang menjadi keunggulan utamaIndonesia. Sementara itu, Amerika Serikat dan sekutunyamendorong pembentukan rantai pasok alternatif untukmengurangi ketergantungan pada China. Indonesia berada di tengah pusaran ini.
Di atas kertas, ini adalah peluang. Hilirisasi nikel, pembangunanekosistem kendaraan listrik, dan masuknya investasi asing dalamskala besar menunjukkan bahwa Indonesia sedang naik kelasdalam rantai nilai global. Namun, di level strategis, ini jugamembuka potensi jebakan, dimana ketergantungan pada satuatau dua kekuatan besar dalam pembiayaan, teknologi, dan aksespasar. Ketika struktur ketergantungan ini menguat, ruangkedaulatan kebijakan menjadi lebih sempit bahkan tanpaintervensi langsung.
Situasi energi global mempertegas kerentanan tersebut. Ketegangan di kawasan Timur Tengah berdampak langsungpada volatilitas harga minyak dunia. Bagi Indonesia, yang masihbergantung pada impor energi, ini berarti tekanan terhadapAPBN, inflasi, dan stabilitas ekonomi domestik. Dalam kondisiseperti ini, setiap keputusan pemerintah mulai dari subsidienergi hingga kontrak impor mudah dipolitisasi sebagai“keberpihakan” atau bahkan “pengkhianatan”.
Di sinilah dimensi kedua muncul yaitu ilusi bayang-bayangpengkhianatan yang semakin sistematis diproduksi. Ruangdigital Indonesia saat ini dipenuhi oleh narasi yang menyederhanakan kompleksitas geopolitik menjadi cerita hitam-putih, “pemerintah pro-asing”, “elit dijual”, atau “agenda global mengendalikan kebijakan nasional”. Narasi ini tidak lahir dalamruang hampa. Ia diperkuat oleh algoritma media sosial, polarisasi politik domestik, serta rendahnya disiplin verifikasidalam konsumsi informasi.
Dalam perspektif Information warfare, ini adalah fase di manamedan pertempuran berpindah ke ranah persepsi. Targetnyabukan sekadar opini publik, tetapi kepercayaan kolektif terhadapinstitusi negara. Ketika kepercayaan ini terkikis, negara menjadirapuh bukan karena ancaman militer, tetapi karena disintegrasikognitif.
Konteks nasional memperlihatkan gejala tersebut semakin nyata. Menjelang siklus politik berikutnya, intensitas narasidelegitimasi meningkat. Isu-isu seperti investasi asing, utangluar negeri, hingga kerja sama pertahanan seringkali dibingkaibukan sebagai kebijakan strategis, tetapi sebagai indikasi“pengkhianatan terselubung”. Bahkan kebijakan yang secarateknokratik rasional seperti diversifikasi mitra dagang atautransisi energy dapat dengan mudah dipelintir menjadi narasikonspiratif.
Padahal, jika dilihat secara empiris, struktur ekonomi Indonesia memang membutuhkan keterlibatan global. Data menunjukkanbahwa investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) masih menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhanindustri manufaktur dan hilirisasi. Tanpa FDI, akselerasipembangunan infrastruktur dan industrialisasi akan jauh lebihlambat. Namun, fakta ini sering tenggelam dalam kebisingannarasi emosional.
Di sisi lain, pemerintah juga tidak sepenuhnya bebas dari kritik. Kurangnya transparansi dalam beberapa proyek strategis, inkonsistensi komunikasi publik, serta lemahnya narasikebijakan yang berbasis data membuka ruang bagi spekulasi. Dalam ekosistem informasi yang rentan, kekosongan penjelasanakan selalu diisi oleh asumsi dan seringkali asumsi yang paling ekstremlah yang paling cepat menyebar.
Dengan demikian, Indonesia saat ini menghadapi dua lapis tantangan yang saling berkelindan. Pertama, bagaimanamengelola keterlibatan dalam sistem global tanpa terjebak dalamketergantungan yang merugikan. Kedua, bagaimana menjagaintegritas ruang persepsi domestik agar tidak runtuh oleh narasiyang tidak berbasis fakta.
Jawaban terhadap tantangan pertama terletak pada penguatankapasitas negara. Diversifikasi mitra strategis harus menjadiprioritas, bukan sekadar retorika. Indonesia tidak bolehbergantung secara berlebihan pada satu blok kekuatan. Selainitu, peningkatan nilai tambah dalam negeri harus dipercepat, agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga pemain dalam industri bernilai tinggi.
Sementara itu, tantangan kedua menuntut pendekatan yang berbeda. Ini bukan semata isu komunikasi, tetapi isu keamanannasional dalam bentuk baru. Literasi digital harus diperlakukansebagai bagian dari ketahanan nasional. Media dan akademisiperlu berperan sebagai epistemic gatekeeper penjaga kualitasinformasi publik. Negara, di sisi lain, harus meningkatkantransparansi dan konsistensi dalam menjelaskan kebijakanstrategis.
Tanpa itu, Indonesia berisiko terjebak dalam kondisi yang paradoksal, terlalu curiga terhadap dunia luar, tetapi tidak cukupkuat untuk berdiri sendiri. Dalam kondisi tersebut, jebakanglobal akan semakin efektif, sementara ilusi pengkhianatan akanterus menggerus kohesi internal.
Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa tidak semua kerja samaglobal adalah jebakan, dan tidak semua kritik terhadappemerintah adalah bentuk pengkhianatan. Namun, ketika batasantara fakta dan persepsi menjadi kabur, kemampuan untukmembedakan keduanya menjadi aset strategis yang paling penting. Indonesia tidak hanya sedang berhadapan dengan duniayang berubah cepat, tetapi juga dengan cara pandangmasyarakatnya sendiri. Jika realitas tidak lagi menjadi rujukanutama dalam pengambilan sikap, maka ancaman terbesar bukandatang dari luar, melainkan dari dalam, datang dariketidakmampuan kolektif untuk membaca situasi secara jernih.
Di titik inilah, masa depan Indonesia akan ditentukan, apakah iamampu keluar dari jebakan global dengan rasionalitas strategis, atau justru terperangkap dalam bayang-bayang pengkhianatanyang diciptakannya sendiri.
Tulisan Opini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi KabarKini.co
