Ketum PP Muhammadiyah: Banyak Ormas Mengatasnamakan Islam Tapi Prakteknya Jauh Dari Norma Islam

Kabarkini.co:Berkaca pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, seluruh partai yang bernafaskan agama Islam sebaiknya kembali ke norma keislaman. Jika terbawa oleh kepentingan sasaat maka akan banyak menuai kekecewaan.
"Saat ini, banyak muncul lembaga atau organisasi massa dalam skala kecil yang mengatas-namakan Islam, namun dalam prakteknya jauh dari norma Keislaman," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir di sela Musyawarah Pimpinan Wilayah (Muspimwil) I Muhammadiyah Jatim di Gedung PWM Jatim, Sabtu (6/5).
Menurutnya, sejak munculnya gerakan 212 lalu, seharusnya partai-partai Islam melihat hal secara bijak. Gerakan-gerakan itu dianggap fenomena baru, karena saat ini partai-partai Islam tidak cukup sensitif menyerap aspirasi dari masyarakat.

“Sejak 212 lalu yang bisa dikatakan New Social Movement dari masyarakat adalah gerakan yang sangat luar biasa. Walaupun itu dilakukan oleh partisipan-partisipan kecil, namun dalam jumlah yang sangat banyak dan ini tidak bisa dianggap sebelah mata,” ujarnya.

Meski demikian, Haidar meyakini kejadian di Pilkada DKI tidak akan berpengaruh pada Jatim. Sebab, Jatim relatif homogen. Sedangkan kejadian di Pilkada DKI Jakarta itu, lebih banyak dipengaruhi oleh kasus yang salah satunya adalah kasus penistaan agama. "Jadi, saya kira di Jatim tidak akan terjadi seperti di DKI," tegasnya.

Karena itu, Haidar akan mulai mengajak seluruh partai Islam untuk berdialog. Utamanya untuk kesejahteraan masyarakat Islam yang di Indonesia adalah agama mayoritas.

“Di dalam aspirasi keIslaman itu jangan dipaksakan kepala negara atau kepala daerah itu adalah non Islam. Ini bukan soal anti Kebhinekaan namun peoporsi nasionalisme. Nah, soal itulah di kalangan umat Islam memang belum selesai,” katanya. (Mbang)