Lingkungan Pendidikan Perlu Satgas Kekerasan Seksual

Surabaya, kabarkini.co : Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kekerasan Seksual, direspon positif dengan adanya Satgas Anti Kekerasan Seksual yang dibentuk di lingkungan kampus. Menurut Pemerhati perempuan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Dr Dra Sumiati MM. Satgas ini sudah dibentuk di Untag Surabaya, dan memang bertujuan untuk menjaga marwah Perguruan Tinggi yang notabene merupakan lingkungan pendidikan.

“Jangan sampai hal tercela (kekerasan seksual, red) ini sampai terjadi di lingkungan pendidikan atau lingkungan kampus. Meski kekerasan seksual tidak hanya dalam bentuk pelecehan fisik, tapi juga verbal,” terangnya.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Untag Surabaya ini juga mengapresiasi terobosan Untag Surabaya dalam membentuk Satgas Kekerasan Seksual, di mana salah satu aksinya dengan mengundang komnas perempuan dalam pembentukan Pansel Satgas. Meski belum ada kasus kekerasan seksual, namun, pembentukan Satgas itu sebagai bentuk keseriusan dan antisipasi PT.

“Meskipun kuliahnya masih hybrid, kita akan menjadi lebih siap lagi jika nantinya tatap muka. Karena sudah terbentuk satgas kekerasan seksual. Karena kita kan service ke mahasiswa tidak hanya dalam pendidikannya tapi juga humanitynya,” tegasnya.

Sumiati juga mengatakan, saat menjabat sebagai ketua LSM Perempuan Jawa Timur banyak kasus yang dialami perempuan di Jawa Timur. Utamanya soal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Untuk mencegah kasus tersebut bertambah, Sumiati bahkan mengundang berbagai narasumber untuk mensosialisasikan dan membahas UU KDRT.

“Lingkungan kita masih takut ya untuk melaporkan hal-hal seperti itu. Padahal jika kita melihat (KDRT atau kekerasan seksual, red) jangan pernah takut untuk melaporkan dan mendampingi korban,” tambahnya.

Karena berkaitan dengan adanya Permendikbud Nomor 30 tahun 2021, Sumiati berharap, agar para perempuan yang mengahadapi kekerasan seksual harus lebih berani bersuara. Ia berharap perempuan harus berani mengambil tindakan dannkeputusan.

“Selama tidak menyalahi koridor, tidak menyalahi aturan pemerintah atau agama, jangan pernah takut bersuara. Perempuan harus berani, dan jangan ragu dalam mengahadapi persoalan kekerasan seksual ini. Sepanjang hal itu untuk kebermanfaatan orang banyak,” tandasnya. (K3)