Banda Aceh, KabarKini.Co – Menarik membaca laporan statistik Provinsi Aceh sepanjang tahun 2025. Ini karena wajah ekonomi Aceh menampilkan potret yang kontradiktif. Di satu sisi, Bumi Serambi Mekkah mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97 persen. Namun, di balik angka positif tersebut, terdapat anomali serius yang memerlukan perhatian khusus, yaitu lonjakan inflasi yang mencekik daya beli serta ketimpangan angka pengangguran yang menganga antarwilayah di Provinsi Aceh.
Laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk; Provinsi Aceh Dalam Angka 2026, mencatat, jika struktur ekonomi daerah masih sangat bergantung pada sektor tradisional seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ketiga sektor ini tetap menjadi tulang punggung dengan kontribusi dominan mencapai 32,74 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana sektor perkebunan menjadi motor utama di dalamnya dengan andil 12,32 persen.
Sayangnya, ketergantungan ini membawa risiko besar bagi masyarakat kecil. Tekanan paling nyata terasa pada Desember 2025, saat inflasi di Aceh meroket hingga menyentuh angka 6,71 persen. Kenaikan harga ini terutama dipicu oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Kondisi ini sangat ironis mengingat Aceh adalah daerah agraris, namun harga pangan justru menjadi beban terberat bagi warganya.
Kesenjangan Lapangan Kerja
Di sektor ketenagakerjaan, Aceh menghadapi tantangan disparitas yang tajam. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara provinsi berada di level 5,64 persen. Kota Lhokseumawe, yang selama ini dikenal sebagai pusat industri dan jasa di Aceh, justru mencatatkan tingkat pengangguran tertinggi yang mencapai 8,24 persen.
Kontras dengan Lhokseumawe, Kabupaten Bener Meriah justru menunjukkan performa pasar kerja yang paling tangguh dengan tingkat pengangguran terendah, yakni hanya 2,10 persen. Sektor pertanian di wilayah dataran tinggi tersebut terbukti lebih efektif menyerap tenaga kerja lokal dibandingkan sektor formal di wilayah perkotaan yang tampaknya mulai jenuh atau kehilangan daya serap.
Kekhawatiran lain muncul dari lesunya sektor-sektor penunjang pariwisata dan konektivitas. Laporan PDRB menunjukkan subsektor angkutan udara mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif yang cukup dalam yakni minus 7,66 persen. Penurunan serupa juga terlihat pada subsektor penyediaan akomodasi yang tumbuh negatif minus 2,01 persen.
Penurunan performa di bidang transportasi udara dan penginapan ini menjadi alarm bagi upaya pemerintah daerah dalam mempromosikan pariwisata Aceh. Sebab, tanpa perbaikan konektivitas dan insentif pada sektor jasa, Aceh berisiko kehilangan potensi pemasukan dari wisatawan, yang seharusnya bisa menjadi alternatif penggerak ekonomi selain sumber daya alam.
Data ini sekaligus menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak bisa sekadar berpuas diri dengan angka pertumbuhan ekonomi yang stabil. Karenanya, diperlukan langkah konkret untuk menekan biaya hidup di penghujung tahun dan strategi khusus bagi wilayah perkotaan seperti Lhokseumawe agar angkatan kerja terdidik mereka tidak berakhir menjadi pengangguran.
Komentar