BPS menyebutkan jika sensus ini bertujuan untuk memetakan struktur dan karakteristik usaha, termasuk isu-isu krusial seperti ekonomi digital, ekonomi lingkungan (hijau dan biru), serta kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.
Sehingga nantinya data yang dihasilkan dapat memberikan manfaat luas, mulai dari landasan kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran, penyusunan strategi bisnis bagi sektor swasta, hingga bahan riset komprehensif bagi akademisi dalam memperkuat ekosistem ekonomi Indonesia. Terlebih, sebagian besar daerah di Aceh baru saja terhuyung dihantam banjir besar pada November 2025 lalu.
Tambak-tambak rakyat di pesisir jebol, sementara di wilayah dataran tinggi, longsor menutup akses distribusi. Bahkan di pasar, para pedagang sempat merasakannya dalam bentuk yang paling nyata, pasokan tersendat sehingga menyebabkan harga menjadi naik turun tak menentu dan dampaknya pembeli kian cermat berhitung. Karena itu, korelasinya jelas, tanpa data SE2026 pemerintah akan buta dalam memetakan bagaimana kondisi iklim usaha saat ini serta apa yang paling mereka butuhkan untuk bangkit.
Kepala BPS Provinsi Aceh, Agus Andria, menyadari pengumpulan data kerap terasa “dingin” khususnya bagi mereka yang sedang dalam kesusahan akibat terdampak bencana seperti di Aceh. Namun, hal ini tetap harus dilakukan demi memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam sebuah workshop statistik beberapa waktu lalu, ia menegaskan bahwa data berkualitas adalah jantung pemulihan.
Memang, tak bisa dipungkiri, sebut Agus, bagi pengusaha kecil kedatangan petugas sensus kadang memicu waswas. Bayang-bayang pajak membuat sebagian orang memilih menutup pintu. Namun kali ini, BPS mencoba mencairkan suasana lewat petugas “Bung Itung” yang menjadi maskot SE2026. Pesannya sederhana, setiap jawaban adalah pengakuan atas eksistensi mereka. “Tak terkecuali pascabencana, data itu menjadi semacam sinyal bahwa usaha kecil di pasar-pasar tradisional tetap hidup dan layak masuk radar kebijakan,” sebut Agus Andria.
BACA JUGA: Standar Pengeluaran Minimum Kota Banda Aceh Paling Tinggi Se-Aceh
Sesuai juknis BPS, jangkauan sensus kali ini bersifat kolosal. Dalam artian, korporasi besar akan mengisi data secara mandiri pada Mei 2026. Sementara ribuan petugas akan menyisir lorong-lorong desa secara door-to-door pada Juni hingga Juli 2026 mendatang. Mereka tak hanya menghitung omzet dan tenaga kerja, tapi juga menelisik variabel yang kian relevan, termasuk sejauh mana digitalisasi membantu UMKM bertahan, hingga bagaimana pelaku usaha merespons ekonomi hijau.
Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana SE2026 Provinsi Aceh, Yan Yan Gustiana menuturkan, saat ini BPS Provinsi Aceh tengah mematangkan persiapan SE2026, salah satunya melakukan integrasi data ke dalam database Statistical Business Register (SBR) sebagai acuan daftar awal (prelist) usaha yang akan didatangi oleh petugas lapangan.
Dirinya mengibaratkan skala prioritas sensus ini layaknya bulan Ramadan bagi umat beriman, di mana keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak. “BPS sebagai pelaku utama tidak dapat dikatakan sukses atau hanya bertepuk sebelah tangan jika tidak terwujud kolaborasi dengan para stakeholder lainnya,” ujarnya kepada KabarKini.Co, Minggu (22/2).
Yan Yan menjelaskan, salah satu fokus baru yang diusung dalam SE2026 adalah pemetaan isu ekonomi hijau, yakni model pembangunan yang menyelaraskan kesejahteraan sosial dengan pengurangan risiko lingkungan dan emisi karbon. “Refleksi atas bencana alam yang menimpa Aceh pada akhir November 2025 menjadi pengingat penting akan adanya pola eksploitasi ekonomi yang menyimpang dari keseimbangan alam. Melalui SE2026, pemerintah berkomitmen untuk memetakan karakteristik usaha hingga ke tingkat gampong agar aktivitas ekonomi dapat ditata dan dikelola secara harmonis sesuai dengan daya tampung ekologi,” ungkapnya.
Yan Yan pun mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan data yang jujur dan apa adanya kepada petugas. “Dengan memberi data dan informasi yang benar, kita semua telah berkontribusi membantu diri sendiri, masyarakat secara kolektif, serta bangsa dan negara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih maju dan berkeadilan,” pungkasnya
Objektivitas indikator
Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh, Dr Taufik A Rahim mengingatkan bahwa validitas data sensus sangat bergantung pada objektivitas indikator yang digunakan serta kemampuan menangkap fluktuasi harga pasar yang tidak stabil. Karenanya, Ia berharap BPS harus memastikan data yang diambil benar-benar aktual agar tidak menghasilkan kebijakan yang salah sasaran. “Jika tidak berdasarkan data yang aktual dan faktual, bukan tak mungkin hasil sensus menjadi tidak valid,” ujarnya, Sabtu (21/2) lalu.
Taufik juga menyoroti jika proses Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) dan pendataan lapangan dibutuhkan kompetensi enumerator yang mumpuni. Dengan demikian, masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan nantinya dapat memberikan jawaban yang akurat.
Selain itu, Dirinya juga mengapresiasi terkait adanya isu ekonomi hijau yang akan menjadi salah satu poin di SE2026. Menurutnya, sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Aceh dan nasional memang harus lebih serius untuk menggarap potensi ekonomi lingkungan tersebut.
“Potensi energi matahari dan air kita sangat besar, namun teknologinya belum dikuasai dengan baik,” tambahnya. Itu sebab, Taufik menyarankan agar sektor-sektor dasar seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan dapat diintegrasikan ke dalam konsep ekonomi berkelanjutan untuk menjamin ketahanan energi dan ekonomi di masa depan.
**
Menjelang siang, tumpukan kol di meja Bang Din mulai menyusut. Gunungan tomat tak lagi setinggi tadi pagi. Dalam diam ia terus menghitung cepat; berapa yang terjual hari ini, berapa yang harus ditambah untuk jualan esok hari.
Terlepas apapun itu, aktivitas petugas sensus ekonomi 2026 barangkali memang terdengar receh bagi sebagian orang. Namun dari situlah peta jalan pemulihan bakal disusun ulang. Karena tanpa data yang benar, pemulihan ekonomi bisa jadi hanya akan menjadi wacana. Layaknya tagline Sensus Ekonomi 2026 yang telah diikrarkan; Data Beutoi, Ekonomi Teuga!*
Komentar