Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Prinsip Kehati-hatian dalam Perusahaan Perasuransian

Sidoarjo, kabarkini.co : Kehidupan dengan bayang-bayang hari esok membuat sebagian orang merasa perlu untuk memiliki instrumen proteksi baik jiwa, kesehatan hingga hari tua. Bentuk proteksi tersebut salah satunya perjanjian asuransi.

Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Oleh karenanya perusahaan asuransi, wajib untuk bertindak secara profesional dan tidak merugikan nasabah pemegang polisnya.

Setiap perusahaan asuransi  dalam menjalankan usahanya wajib untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta prinsip kehati-hatian agar tujuan pemberian proteksi bagi para nasabahnya dapat tercapai tanpa merugikan  pihak lain.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Perusahaan Perasuransian

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau  prinsip good corporate governance wajib diterapkan pada perusahaan perasuransian. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan bentuk pengelolaan yang berhubungan dengan struktur dan proses yang dijadikan pedoman oleh suatu perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai dari perusahaan.

Dalam struktur dan proses yang demikian, harus berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik yang ada di lapangan. Untuk menjalankan prinsip ini, sebuah perusahaan membutuhkan sebuah perangkat berupa Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik mempertimbangkan lingkungan bisnis yang bergerak dengan cepat disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal suatu perusahaan.

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik diatur dalam instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan OJK Nomor 43/POJK.05/2019 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.:

1.     Keterbukaan (transparency), yakni keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan Perasuransian, dimana melalui keterbukaan demikian, informasi yang ada dapat dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.

2.     Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan Perasuransian sehingga kinerja Perusahaan Perasuransian, dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien

3.     Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan Perasuransian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat;

4.     Kemandirian (independency), yaitu keadaan perusahaan perasuransian yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat;

5.     Kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hakpPemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat

Oleh karena sudah menjadi hal yang wajib bagi perusahaan perasuransian untuk menerapkan prinsip ini. Dalan rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi maka penerapan prinsip tata kelola yang baik ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi tindakan manajer melakukan manipulasi laporan keuangan sehingga menjadikan perusahaan asuransi menjadi profesional, transparan dan efisien.

Prinsip Kehati-Hatian pada Perusahaan Perasuransian

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menghendaki adanya kehati-hatian dalam menjalankan  perusahaan dengan tujuan agar perusahaan selalu dalam keadaan sehat dan usahanya berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada perusahaan perasuransian berkaitan dengan kegiatan menginvestasikan dana nasabah yang telah terkumpul dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan hasil laba dimasa yang akan datang. Dalam menjalankan kegiatan investasi tersebut, perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dimana terhadap kegiatan investasi aset dari perusahaan asuransi, kewenangannya dimiliki oleh manajer investasi.

Atas kewenangannya, manajer investasi melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perusahaan-perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi. Selain melakukan pemeriksaan, manajer investasi juga harus memperhatikan keamanan dalam penempatan investasi yang berasal dari aset perusahaan asuransi itu sendiri.

Tidak hanya itu, terhadap imbal hasil, kebutuhan likuiditas dan profil liabilitas dari perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi demikian wajib juga diperhatikan oleh manajer investasi agar penempatan investasi dapat berjalan dengan baik dan benar serta tidak merugikan nasabah sebagai pemilik aset yang asetnya diinvestasikan oleh perusahaan asuransi.

Prinsip ini menjadi sentral untuk diterapkan berkaitan dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, dikarenakan tidak hati-hati dalam mengelola dana nasabah tersebut dapat merugikan nasabah pemegang polis serta perusahaan asuransi itu sendiri.

Tidak jarang pula, ketika telah terjadi suatu kesalahan yang diakibatkan dari tidak hati-hatinya perusahaan asuransi ini, ditutupi dengan pelanggaran-pelanggaran lain seperti manipulasi laporan keuangan hingga taktik-taktik manipulasi pasar modal yang tentu saja dapat memperluas kerugian yang ditimbulkan.

Akibat Tidak Diterapkan Prinsip Tata Kelola dan Kehati-Hatian

Prinsip tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian pada perusahaan perasuransian  memawa pada peningkatan kepercayaan masyarakat suatu perusahaan asuransi. Tidak diterapkannya kedua prinsip ini dapat kita ketahui dari adanya Kasus yang terjadi pada Tahun 2018 yang melibatkan perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwasraya Persero yang dapat dikatakan sebagai kasus gunung es karena sejatinya kasus ini telah berkembang dari Tahun 2002 dan mulai terkuak berbagai macam kebobrokan dari PT Jiwasraya ini sendiri.

PT Jiwasraya diketahui mengalami gagal bayar sebagai akibat dari buruknya pengelolaan investasi dalam perusahaan dengan menaruh dana di saham-saham yang berkinerja buruk. Sehingga dengan pengelolaan yang demikian diketahui  PT Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp 23,92 Triliun pada September 2019.

Selain pengelolaan investasi yang tidak berhati-hati, dilansir dari temuan pemeriksaan BPK pada Tahun 2018 menunjukkan adanya indikasi fraud dalam mengelola salah satu produk yakni JS Saving Plan, yang mana diketahui selama periode 2013-2017 kondisi keuangan jiwasraya tampak membaik dan laporan keuangan jiwasraya pada 2017 mengalami raihan pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai Rp 21 Triliun.

Namun setelah ditelusuri lebih jauh nyatanya, terhadap laporan keuangan tersebut telah dilakukan manipulasi sehingga yang nampak dari luar adalah jiwasraya sedang berada pada kondisi yang sehat yang hal tersebut berbanding terbalik dengan yang terjadi sebenarnya. Dari beberapa gambaran tersebut, dapat dilihat bahwasannya Jiwasraya tidak menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik berkaitan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan asuransi.

Serta tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dengan menempatkan dana pada beberapa reksadana dengan kualitas rendah hingga saham gorengan seperti TRIO, SUGI, LCGP yang dilakukan tanpa didukung oleh kajian usulan penempatan saham yang memadai.

Oleh karenanya, diharapkan adanya kesadaran dari pemegang tanggungjawab sebuah perusahaan untuk tak acuh dalam menerapkan kedua prinsip tersebut yakni prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip kehati-hatian agar tidak terulang kembali kasus yang menyandung PT Asuransi Jiwasraya.

Dengan demikian, tidak akan lagi ada pihak yang harus dirugikan terutama berkaitan dengan kerugian materiil hingga kerugian yang dialami oleh negara dengan dampak yang sangat masif. (drg. Prima Nerito, Sp.KGA., M.Kes/ Manajemen RS Rahman Rahim Sidoarjo/Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Universitas Hang Tuah/K3)