PERUSAHAAN ASURANSI PAILIT, KEMANA PEMEGANG POLIS MENGADU?

Surabaya, kabarkini.co : Dalam 2 tahun terakhir dunia dihebohkan dengan hadirnya virus corona, SARS-COV 2 atau COVID-19 dan telah menyerang sebagian besar penduduk dunia dan memberikan dampak yang cukup signifikan pada hampir seluruh sektor ekonomi.

Tidak hanya sektor kecil bahkan perusahaan besar pun terkena dampak akibat meledaknya virus covid-19 ini. Beberapa perusahaan dinyatakan pailit atau bangkrut. Nah bagaimana jika yang pailit adalah perusahaan asuransi? Apa masih bisa dilakukan klaim terhadap polis asuransi yang sudah jatuh tempo?

Ada terdapat perusahaan-perusahaan asuransi yang jatuh pailit pada beberapa tahun belakangan ini seperti Asuransi Bumi Asih Jaya yang dicabut ijinnya oleh OJK pada oktober 2013, kemudian Asuransi Jiwa Wanaartha yang diputus pailit pada tahun 2020 dan yang terakhir Asuransi Kresna Life yang diputus pailit pada 8 juni 2021 akibat imbas krisis ekonomi yang berujung pada masalah likuiditas portofolio investasi.

Beberapa kasus ini akan menimbulkan masalah jika perusahaan asuransi tersebut tidak memberikan informasi mengenai kondisinya kepada para nasabah, serta yang lebih memprihatinkan lagi, apabila perusahaan asuransi tersebut terindikasi menghindar dari tanggungjawab sebagai penanggung dalam polis asuransi.

Ada beberapa istilah dalam asuransi yang perlu kita ketahui. Pemegang polis, yaitu orang yang membeli asuransi dan membayar premi atau disebut dengan kreditur; sedangkan perusahaan asuransi merupakan debitur atau penanggung.

Perikatan hukum antara pemegang polis dan perusahaan asuransi melalui suatu perjanjian asuransi sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata, paling tidak harus ada dua pihak yang saling mengikat perjanjian. Setiap pemegang polis juga berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akibat adanya kepailitan dari penanggung.

Mengacu pada Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk membayar sebuah kewajiban khususnya pembayaran hutang menyatakan: “Kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Namun tidak seperti perusahaan atau perorangan lain yang dapat langsung diajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga dengan syarat adanya 2 kreditor dan adanya hutang yang sudah jatuh tempo pembayaran dan dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

Khusus perusahaan Asuransi permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, prosedur permohonan pailit ini diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU. Tujuan dari ditunjuknya Menteri Keuangan sebagai pelaksana kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat bahwa Perusahaan Asuransi merupakan salah satu lembaga yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan menutupi segala risiko yang terjadi terhadap pemegang polis asuransi.

Dalam perkembangannya, terkait permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut dirumuskanlah ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) yang menyatakan bahwa Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pelaksanaan kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi diperkuat dengan hadirnya undang undang yang secara khusus mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Hal yang memperkuat kedudukan OJK dalam hal mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga didasarkan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Sesuai pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di atas, Otoritas Jasa Keuangan dapat melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan, jika dalam hal tugas pengawasan yang dilakukan oleh OJK menemukan suatu Perusahaan Asuransi yang tidak sehat atau melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan kepentingan para pemegang polis asuransi, maka terhadap lembaga yang bergerak di bidang Perasuransian tersebut akan dilakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan perantara OJK.

Sejalan dengan ruang lingkup tugas OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU beralih menjadi kewenangan OJK berdasarkan UU Perasuransian.

Jika para Kreditur menilai bahwa perusahaan asuransi memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai UU KPKPU, maka dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar  OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi yang bersangkutan kepada Pengadilan Niaga.

Apabila sebuah perusahaan asuransi telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka aset-aset perusahaan tersebut akan disita untuk selanjutnya Kurator yang mengatur penyelesaian pembagian aset untuk dijadikan ganti rugi pada pihak yang dirugikan. Upaya hukum yang dapat ditempuh pemegang polis apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit, agar tetap mendapatkan hak-hak berupa pembayaran dari piutangnya, yaitu pemegang polis asuransi dapat menuntut hak yang menyangkut harta pailit dengan mengajukan klaim asuransi kepada kurator karena segala hak dan kewajiban perusahaan yang mengalami kepailitan berpindah tangan dan telah diambil alih oleh kurator.

Ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan, Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah Balai Harta Peninggalan atau Kurator lainnya. Kurator lainnya adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit dan  terdaftar pada kementerian, yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada Pasal 52 UU Perasuransian menjelaskan bahwa, jika perusahaan asuransi dinyatakan pailit maka hak dari para pemegang polisnya didahulukan (preference) karena memiliki hak yang lebih tinggi daripada para pihak yang lain (kreditur konkuren). Sehingga sesuai dengan ketentuannya Pasal 26 (1) UU Kepailitan serta PKPU, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang polis jika sebuah perusahaan asuransi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka untuk memperoleh hak terhadap pembayaran utangnya, pemegang polis pada asuransi dapat menuntut hak yang bersangkutan mengenai harta (boedel) kepailitan dengan pengajuan klaim asuransi kepada kuratornya.

Perusahaan asuransi yang dalam bertindak diwakili oleh seorang Kurator diharuskan untuk melunasi utangnya kepada para kreditornya yang disesuaikan dengan urutan prioritasnya bagi para kreditornya. Pada ketentuan Pasal 69 (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur mengenai tugas dari seorang kurator yaitu menjalankan pengurusan hartanya setelah pailit dari seorang debitur, Kurator memberikan inventaris harta kepailitan bagi seorang debitur, sementara dalam menjalankan tugas pemberesan harta kepailitannya, seorang Kurator dapat membayar hutang-hutang pada sebuah perusahaan perasuransian dari hasil penjualan harta kepailitan debiturnya.

Ketentuan pada Pasal 36 (1) UU Kepailitan dan PKPU jika dihubungkan dengan kelanjutan perjanjian dalam perasuransian, dimana perusahaan perasuransian tersebut telah dijatuhkan sebagai pailit, maka seorang kreditor mampu meminta sebuah kepastian mengenai kelanjutan perjanjian asuransinya kepada seorang Kurator. Pasal 36 (3) serta (4) mengatur mengenai sebuah kepastian untuk dilanjutkannya perjanjian dalam perasuransian tersebut. Pasal 36 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan jika seorang Kurator belum memberi sebuah jawaban mengenai permintaan dari seorang debiturnya atau tidak sanggup dalam melanjutkan perjanjiannya, maka perjanjian tersebut akan berakhir dan seorang Kreditur dapat menuntut ganti rugi kepada Kurator atas hutangnya yang sudah jatuh tempo tersebut.

Lalu bagaimana jika kurator menolak permohonan kreditur dalam hal klaim haknya sebagai pemegang polis di perusahaan asuransi yang mengalami pailit ? Sesuai Pasal 57 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, apabila Kurator menolak permohonan kreditur maka dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas. Kemudian pada pasal (4) disebutkan bahwa Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 hari setelah permohonan diterima, wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, Kreditor dan pihak ketiga untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut. Kemudian ayat (5) menyebutkan Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan diajukan kepada Hakim Pengawas. (Donny Rahadianto/Mahasiswa Magister Hukum Konsentrasi Kesehatan/Fakultas Hukum Univ. Hang Tuah Surabaya/K3)