“Siapkah Klinik Swasta Menghadapi Akreditasi?”

Surabaya, kabarkini.co : Akreditasi klinik merupakan adanya pengakuan pada fasilitas yang berkaitan dengan kesehatan klinik yang diberikan oleh suatu lembaga independen penyelenggara akreditasi.

Persyaratan dan teknis penyelenggaraan akreditasi FKTP di atur dalam permenkes No 27 Tahun 2019, dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dilakukan penilaian bahwa klinik yang bersangkutan benar-benar sudah memenuhi standar akreditasi. Sehingga akreditasi ini sifatnya adalah resmi. Adapun dasar hukum lain terkait kewajiban akreditasi klinik adalah sebagai berikut :

1.     Permenekes No. 71 tahun 2013 dan Permenkes 99 tahun 2015 ttg Pelayanan Kesehatan pada Jaminan KEsehatan Nasional.

2.     Permenkes No. 9 tahun 2014 tentang Klinik, pada Pasal 38:
a. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinik, dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
b. Setiap klinik yang telah memperoleh izin operasional dan telah beroperasi
paling sedikit 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan akreditasi.

3.     Permenkes No. 46 tahun 2015 ttg  Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  ▪ Pasal 3 ayat 1 Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter,
dan tempat praktik mandiri dokter gigi wajib terakreditasi.

Manfaat akreditasi puskesmas, klinik, dan rumah sakit untuk FKTP yakni bisa memberikan kelebihan secara kompetitif, di mana mampu menjamin kesehatan primer yang berkualitas, meningkatkan pendidikan pada setiap staf, meningkatkan pengelolaan risiko, bisa membangun dan meningkatkan kerja sama antar tim dan antar staf, meningkatkan reliabilitas dalam menjalankan layanan ketertiban dokumentasi, dapat meningkatkan konsistensi dalam bekerja, serta mampu meningkatkan keamanan di dalam menjalankan pekerjaan.

Akreditasi pun juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Diantaranya,  akreditasi di anggap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena adanya jaminan kualitas. Sehingga, masyarakat pun tidak akan ragu dalam menggunakan pelayanan di klinik maupun fasilitas kesehatan lain yang sudah memiliki sertifikat / pengakuan akreditasi.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat, ada 23.421 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang telah bekerja sama dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga November 2021. Jumlah tersebut meningkat 1,64% dari tahun sebelumnya yang sebesar 23.043 unit. Secara rinci, ada 10.214 puskesmas yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam program JKN. Sebanyak 5.829 FKTP yang bekerja sama berupa klinik pratama Ada pula 4.938 dokter praktik perorangan dan 1.201 dokter gigi yang bermitra dalam program tersebut. Sebanyak 643 faskes yang bekerja sama berupa klinik TNI. Lalu, 568 klinik Polri ikut bermitra dengan BPJS Kesehatan dalam program JKN.

Sedangkan, 32 unit sisanya berupa RSD pratama. Jumlah klinik swasta yang berasa di Indonesia sebagian besar dikelola pihak swasta dengan mengandalkan sistem kapitasi, semakin besar kepesertaan kaptasi bpjs kesehatan makan semakin besar pula jumlah dana kapitasi yang didapatkan oleh klinik tersebut, dibawah naungan persatuan fasilitas kesehatan pratama Indonesia (PKFI) banyak klinik yang Mukai mempersiapkan proses akreditasi, dan tercatat baru sekitar 8% FKTP non pemerintah yang telah terakreditasi.

Namun saat ini, ada beberapa Klinik swasta yang belum mampu melaksanakannya dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah kendala soal kemampuan keuangan. Terutama bagi klinik klinik yang masih memiliki jumlah kapitasi minimal.

Faktor lainnya adalah seberapa banyak item yang diperbaiki dan dipenuhi agar sesuai standar nasional yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi FKTP. Masalah teknis lain yang berhubungan dengan akreditasi Klinik adalah klinik yang mempunyai izin operasional dan izin instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang valid, insinerator yang sesuai standar, dan izin-izin lain yang penataan alurnya harus sesuai aturan.

Implementasi terhadap persyaratan klinik terakreditasi harus dilakukan dan menjadi syarata kredensial kerjasama BPJS Kesehatan tahun 2019 baik bagi klinik baru maupun lama, Surat 4 Januari 2019 ini menegaskan bahwa yang belum ada sertifikat akreditasi bisa diganti dengan rekomendasi Kemenkes,” ucap Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf, dikutip dari Kaltim Post.

Dengan adanya tujuan penyelenggaraan akreditasi Klinik sendiri yang menggaungkan program peningkatan Mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien, peningkatan Perlindungan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Masyarakat dan lingkungannya serta FKTP, dan Kinerja FKTP dalam pelayanan kesehatan, akan menjadi PR besar bagi pemilik dan manajemen klinik, apakah keterlibatan stakeholder dapat memperingan kendala yang dihapadi klinik swasta dalam melakukan proses akreditasi Klinik? Perlukan kajian ulang tentang persyaratan akreditasi klinik  bagi klinik yang telah berdiri 5 tahun lebih dan telah memberikan pelayanan pada peserta JKN minimal 3 tahun ada keringanan pada elemen penialaian? Atau dapat dipersyaratkan bertahap berdasarkan kelas dan besaran kapitasi yang dididapat oleh klinik swasta? Tentu Peran PKFI dan Dinkes Kabupaten/kota, dan provinsi sangat diperlukan sebagai wadah yang mampu memberikan solusi bagi insan fasilitas kesehatan tingkat pertama di Indonesia.

Beberapa langkah yang dapat disiapkan oleh manajemen dan pemilik klinik swasta adalah membuat perencanaan penyelenggaraan bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada, yang dapat dimasukan sebagai upaya dalam proses pemenuhan standart perizinan dan akreditasi klinik.

Misalnya dari pemerintah dan BPJS Kesehatan menargetkan pada tahun 2024 seluruh klinik wajib terakreditasi maka, pada tahun 2022 dapat menganggarkan untuk kegiatan pelatihan  karyawan terhadap peningkatan kompetensi, pelatihan manajemen bencana, K3, dan yang sesuai kebutuhan lainnya. Pada tahun 2023 mulai implementasi pengadaan IPAL standart, perbaikan sarana dan prasarana klinik sesuai standart, sehingga menjelang waktu survey tahun 2024 tidak terlalu dirasa berat dari segi pembiayaan dengan tentu memperhatikan elemen penialaian dari standart akreditasi.

Yang kedua, PKFI harus mampu hadir ditengah insan FKTP dalam memberikan pelatihan, sosialisasi dan update informasi terkait kebijakan terkait penyelenggaraan akreditasi Klinik, dan bersama dinas kesehatan untuk memberikan pembinaan kepada Klinik Swasta. (dr. R. Istiko Mahendra - Mahasiswa Magister Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Hang Tuah Surabaya/ K3)