Tak Punya Business Plan Yang Jelas, DPRD Jatim Tolak Penyertaan Modal PT Jamkrida

 

Kabarkini.co: DPRD jatim menolak penyertaan modal  salah satu BUMDnya yaitu  PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) sebesar Rp 5 M. Alasannya, PT Jamkrida belum mempunyai perhitungan yang matang terhadap prospek bisnis ke depan. Serta peruntukan yang jelas yang menjadi alasan penyertaan modal tersebut.

“Kami minta business plannya seperti apa masih belum jelas, maka kami sepakat menolak usulan itu,” kata wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Renville Antonio di Surabaya, Kamis(30/8).

Politisi asal Mojokerto ini mengatakan usulan penyertaan modal  PT. Jamkrida Jatim sebesar Rp5 milyar peruntukan anggarannya belum diatur dalam Perda tentang Penyertaan Modal. “ Karena belum jelas semuanya termasuk taka da perdanya,  maka Komisi C dalam rapat kerjanya dengan Biro Administrasi Perekonomian bersama Jamkrida Jatim telah berketetapan untuk tidak mengalokasikan anggarannya pada Perubahan APBD tahun 2018. Sudah fixed (penyertaan modal PT Jamkrida) tidak bisa tahun ini,” imbuh Renville.

Ditambahkan oleh Renville, hal ini beda dengan rencana penyertaan modal yang disampaikan BUMD lainnya. Yakni dari PD Air BErsih sebesar Rp55 miliar dan PT Asuransi Bangun Krida Rp 3,17 miliar yang memiliki business plan dan target Pendapat Asli Daerah yang jelas. Sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa

“Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda tentang penyertaan modal daerah berkenaan”. Imbuh pria yang juga politisi asal partai Demokrat ini.

Dikatakan oleh Renville, ketentuan dimaksud juga dipertegas dalam Pasal 71 ayat (7) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahyang mengatur bahwaInvestasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal.

“Dari aturan-aturan itu, maka secara prinsip Komisi C dapat memahami untuk pengalokasian anggaran penyertaan modal kePDAB dan PT. Asuransi Bangun Askrida sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutupnya. (Try)