Banda Aceh,Kabarkini.co – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (unaudited) Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, di Banda Aceh, Selasa, 31 Maret 2026.
Dalam penyerahan itu, Fadhlullah menyatakan kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 “cukup baik”. Ia menyebut realisasi pendapatan mencapai Rp10,69 triliun atau 100,07 persen dari target, sedangkan realisasi belanja Rp10,65 triliun atau 95,42 persen.
“Ini bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” kata Fadhlullah.
Klaim tersebut, menurut dia, mencerminkan komitmen Pemerintah Aceh dalam menjaga tata kelola keuangan sekaligus mendukung pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun, laporan yang diserahkan masih berstatus belum diaudit.
BACA JUGA : Sekda Aceh Tekankan Pemanfaatan TKD Pascabencana Harus Tepat Sasaran
Fadhlullah juga menyinggung capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disebut diraih Pemerintah Aceh selama sepuluh tahun berturut-turut sejak 2015 hingga 2024.Ia berharap tren itu berlanjut pada tahun ini.
Di sisi lain, Andri Yogama mengatakan BPK akan memulai pemeriksaan laporan keuangan tersebut pada 6 April 2026. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), kata dia, ditargetkan terbit paling lambat dua bulan setelah laporan diterima.
“Ketepatan waktu dan akurasi data sangat menentukan kualitas pemeriksaan,” ujar Andri.
Ia juga meminta seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Aceh kooperatif selama proses audit berlangsung, termasuk dalam penyediaan data dan keterangan tambahan bila dibutuhkan. Menurut dia, hasil audit nantinya diharapkan dapat dipublikasikan agar masyarakat mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Pada kesempatan yang sama, sejumlah pemerintah daerah lain di antaranya Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Bener Meriah, dan Kota Sabang juga menyerahkan laporan keuangan mereka ke BPK Perwakilan Aceh.
Komentar