Banda Aceh, Kabarkini.co – Pemerintah Aceh memangkas cakupan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di tengah tekanan fiskal yang kian terasa. Mulai 1 Mei 2026, warga yang masuk kategori sejahtera desil 8, 9, dan 10 tidak lagi ditanggung dalam program tersebut.
Keputusan ini disampaikan dalam sosialisasi Pergub Nomor 2 Tahun 2026 pada Senin, 30 Maret 2026. Pemerintah berdalih langkah tersebut tak terelakkan, menyusul penurunan tajam pendapatan dana otonomi khusus Aceh yang disebut mencapai sekitar 50 persen.
Selama ini, skema pembiayaan kesehatan di Aceh relatif longgar. Warga miskin desil 1 hingga 5 ditanggung pemerintah pusat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sementara itu, pemerintah Aceh menutup sisanya, yakni desil 6 hingga 10, melalui JKA. Praktis, hampir seluruh penduduk berada dalam jaring pengaman pembiayaan kesehatan.
Kini, jaring itu dipersempit. Pemerintah Aceh hanya menanggung desil 6 dan 7 kelompok menengah yang kerap berada di wilayah abu-abu antara mampu dan rentan. Adapun kelompok yang dikategorikan sejahtera diminta beralih ke skema BPJS mandiri.
Pemerintah tetap membuka pengecualian untuk kasus penyakit katastropik seperti cuci darah. Namun, kebijakan ini menandai pergeseran penting dari pendekatan universal berbasis daerah menuju pembatasan berbasis kemampuan fiskal.
Pertanyaannya, seberapa “sejahtera” kelompok desil 8 hingga 10 itu di lapangan?
Di atas kertas, mereka dianggap mampu. Namun dalam praktik, sebagian di antaranya masih bergantung pada subsidi negara untuk mengakses layanan kesehatan, terutama di tengah biaya medis yang terus meningkat. Peralihan ke skema mandiri berpotensi menimbulkan celah baru mereka yang tidak lagi cukup miskin untuk dibantu, tetapi juga belum sepenuhnya kuat untuk menanggung sendiri.
Pemerintah memberi masa transisi tiga bulan sebelum kebijakan berlaku penuh. Warga diminta memeriksa status desil melalui basis data resmi pemerintah Aceh.
Namun, seperti kerap terjadi, persoalannya bukan hanya pada kebijakan, melainkan pada akurasi data dan kesiapan implementasi. Kesalahan klasifikasi bisa berarti satu hal : akses kesehatan yang terputus.
Di tengah keterbatasan anggaran, pilihan memang menyempit. Tapi bagi sebagian warga, kebijakan ini bisa berarti hal yang lebih konkret membayar iuran, atau menunda berobat.
Komentar