Banda Aceh,Kabarkini.co – Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menegaskan bahwa pembangunan Aceh pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus mencakup pemulihan sosial serta penguatan nilai-nilai adat.
Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun 2026 di Meuligoe Wali Nanggroe, Selasa (7/4/2026). Kegiatan ini dihadiri unsur Pemerintah Aceh, pimpinan MAA kabupaten/kota, ulama, tokoh adat, akademisi, serta Forkopimda.
Dalam sambutannya, Wali Nanggroe menyebut Mubes MAA bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum strategis menentukan arah peradaban Aceh yang berlandaskan adat dan syariat.
“Aceh bukan sekadar wilayah, tetapi jati diri, kehormatan, dan peradaban yang berdiri di atas adat dan syariat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak banjir hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada 26 November 2025. Menurutnya, bencana tersebut tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu tatanan sosial masyarakat.
Karena itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara menyeluruh.
“Kita tidak hanya membangun rumah, tetapi membangun kembali harapan. Tidak hanya memperbaiki jalan, tetapi memulihkan arah kehidupan,” tegasnya.
Wali Nanggroe mendorong sinergi antara lembaga adat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat pemulihan. Ia berharap Mubes MAA 2026 menghasilkan langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
MAA juga didorong berperan aktif dalam mediasi sosial, menjaga harmonisasi masyarakat, mengawal distribusi bantuan agar tepat sasaran, serta melestarikan nilai adat dalam proses pembangunan.
Selain itu, penguatan kelembagaan adat dinilai penting melalui revitalisasi institusi, digitalisasi dan dokumentasi adat, serta pelibatan generasi muda di era modern.
