Banda Aceh,Kabarkini.co – Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menegaskan pentingnya penanganan pascabencana yang menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam pertemuan bersama Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PPR) Aceh, Safrizal ZA, Kamis (2/4/2026) di Meuligoe Wali Nanggroe.
Pertemuan tersebut membahas arah kebijakan strategis pemulihan Aceh, mulai dari tata kelola pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, hingga penguatan infrastruktur dan ekonomi daerah.
Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyampaikan bahwa Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Dr. M. Raviq, sementara Safrizal turut bersama Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin.
Dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia mendorong keterbukaan informasi hasil eksplorasi kepada publik, serta evaluasi terhadap izin-izin yang tidak produktif dan penertiban aktivitas ilegal.
“Pengelolaan sumber daya alam harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, dengan prinsip keterbukaan dan penegakan hukum yang tegas,” ujarnya.
Pada sektor rehabilitasi, pemerintah merencanakan relokasi warga terdampak ke kawasan yang lebih aman, lengkap dengan infrastruktur dasar dan fasilitas komunal. Selain itu, akan ditetapkan zona larangan pembangunan di wilayah rawan bencana sebagai langkah mitigasi jangka panjang.
Wali Nanggroe juga menegaskan peran penting lembaga adat dalam menjaga kohesi sosial serta mendukung implementasi kebijakan berbasis kearifan lokal.
Di bidang infrastruktur, percepatan proyek strategis nasional seperti jalan tol dan pelabuhan menjadi fokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut akan diperkuat melalui penyusunan masterplan pembangunan pascabencana yang terintegrasi dengan revisi RTRW melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, dari sisi ekonomi, investasi yang masuk ke Aceh diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui pemberdayaan ekonomi lokal, transfer teknologi, serta penguatan sistem keuangan daerah.
Wali Nanggroe turut menyoroti pentingnya peningkatan integritas dan efektivitas birokrasi, termasuk transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik sebagai kunci percepatan pembangunan Aceh ke depan.
