Banda Aceh, Kabarkini.c0 – Kerusakan ruas jalan nasional Bireuen–Takengon akibat banjir bandang dan tanah longsor pada November 2025 masih berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta pemerintah segera mengambil langkah percepatan untuk memulihkan akses transportasi di kawasan tersebut.

Wakil Ketua III DPRA Salihin mengatakan, kondisi jalur penghubung wilayah Gayo itu hingga kini belum kembali normal, terutama setelah rusaknya Jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.

Menurutnya, masyarakat masih bergantung pada jalur alternatif Wih Porak sebagai akses utama sementara. Namun, kondisi jalan tersebut belum mampu menampung kebutuhan mobilitas kendaraan karena badan jalan yang sempit, rusak, dan rentan terganggu ketika curah hujan tinggi.

“Perbaikan jalan Wih Porak menjadi kebutuhan mendesak agar akses masyarakat kembali lancar. Jangan sampai masyarakat terus mengalami kesulitan akibat jalur utama yang belum tertangani,” ujar Salihin dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).

Ia menyebutkan, kerusakan Jembatan Enang-Enang membutuhkan proses pembangunan yang tidak singkat karena berkaitan dengan perencanaan teknis dan dukungan anggaran. Karena itu, perbaikan jalur alternatif harus menjadi solusi cepat sambil menunggu penanganan permanen.

Salihin menjelaskan, terganggunya akses tersebut tidak hanya berdampak pada mobilitas warga, tetapi juga memengaruhi distribusi kebutuhan pokok, aktivitas perdagangan, serta perekonomian masyarakat di wilayah Gayo.

Ia mengatakan, DPRA telah mendorong percepatan penanganan melalui koordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Aceh bersama Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud.

Selain perbaikan sementara, Salihin juga mendorong agar ruas Wih Porak dapat diusulkan menjadi jalan nasional sehingga penanganannya dapat dilakukan secara lebih optimal melalui kewenangan pemerintah pusat.

“Kalau statusnya nasional, penanganannya bisa lebih cepat dan tidak setengah- setengah. Kami siap memfasilitasi bersama pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa ruas Bireuen–Takengon merupakan urat nadi transportasi bagi tiga kabupaten di dataran tinggi Gayo, yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Tanpa akses yang layak, mobilitas masyarakat serta roda perekonomian daerah akan terus terganggu.

Di sisi lain, kondisi jalan KKA juga turut menjadi perhatian. Salihin mengaku telah meminta Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, agar mengalokasikan anggaran melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) guna mempercepat penanganan infrastruktur tersebut.

“Ini tanggung jawab provinsi. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena lambannya penanganan,” pungkasnya.