Banda Aceh, KabarKini.Co – Ribuan lampu menyala terang di Lapangan Blang Padang, Rabu malam, 22 April 2026 lalu. Panggung megah berdiri kokoh. Suara merdu Nabila Taqiyyah, dara asli Banda Aceh jebolan Indonesian Idol, sukses memikat ratusan pasang mata yang memadati area expo. Malam itu adalah puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-821 Kota Banda Aceh sekaligus penutupan Banda Aceh Experience City Expo 2026 yang telah berlangsung sejak Senin, 20 April 2026.
Sebelumnya, di atas panggung, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal berdiri dengan penuh semangat. Dihadapan ribuan warga yang memenuhi Blang Padang, dirinya menyampaikan kalimat yang menggetarkan. “821 tahun bukan hanya usia, tetapi jejak panjang sejarah, ketahanan, dan harapan yang terus kita jaga bersama. Banda Aceh adalah kota yang pernah diuji, pernah jatuh, namun selalu memilih untuk bangkit, belajar, dan melangkah dengan lebih kuat,” ujarnya dengan suara yang lantang.
Illiza yang akrab disapa Bunda ini kembali melanjutkan, “Dan hari ini, kita tidak hanya melihat sebuah kota yang berkembang, tetapi sebuah kota yang tahu ke mana ia akan melangkah.” Para pengunjung pun bersorak. Malam itu, Banda Aceh terlihat begitu semarak. Optimisme tentang masa depan kota terasa menguat di tengah ribuan warga yang memadati kawasan expo.
**
Tiga hari berselang, tepatnya Sabtu, (25/4) di Kota Palembang, Kementerian Dalam Negeri melalui Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah dengan kinerja terbaik di Indonesia.
Ada empat kategori yang menjadi tolok ukur, mulai dari penurunan tingkat pengangguran, penurunan kemiskinan dan stunting, creative financing, serta pengendalian inflasi. Ratusan pemerintah daerah di seluruh Indonesia bersaing memperebutkan pengakuan ini. Namun, nama Kota Banda Aceh justru tidak tercatat sebagai penerima penghargaan di satu pun dari empat kategori tersebut.
Di beberapa satu sudut warung kopi di Kota Banda Aceh, publik mulai bertanya-tanya. Sebab, jika mengacu pada data BPS terkait persentase penduduk miskin di Kota Banda Aceh, data per 30 November 2025 tercatat di posisi 5,45 persen atau turun 1,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dilaporkan 6,95 persen. Sementara, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh juga tercatat turun menjadi 7,30% pada Agustus 2025 atau menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan data pada 2024 yang tercatat sebesar 7,55%.
Ini bukanlah berita tentang kegagalan. Fakta menunjukkan, bahwa Banda Aceh belum berhasil masuk dalam jajaran daerah terbaik malam itu dalam hal pengentasan pengangguran, kemiskinan, stunting, termasuk inovasi pembiayaan daerah dan pengendalian inflasi.
Kontradiksi ini tentu tidak muncul tiba-tiba. Terkait inovasi pembiayaan daerah, misalnya. Berdasarkan data APBD 2025 dan 2026, struktur belanja Kota Banda Aceh masih didominasi oleh belanja pegawai, sementara belanja modal terus menurun drastis.
Belum lagi adanya penurunan Dana Transfer ke Daerah untuk tahun 2026 dari pemerintah pusat yang akan semakin mempersempit ruang gerak fiskal. Mengutip data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, TKD untuk Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun anggaran 2026 tercatat sebesar Rp766,45 miliar atau menurun dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp1,02 triliun.
Dengan demikian, terjadi selisih penurunan sekitar Rp255,73 miliar atau sekitar 25 persen. Penurunan ini diperkirakan dapat memengaruhi ruang fiskal Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik pada tahun depan.
Sementara di sisi lain, belanja konsumtif untuk rapat, makanan dan minuman, sewa kendaraan dinas, serta sosialisasi melalui media masih terus berulang dengan nominal yang besar. Dokumen SiRUP bahkan mengungkapkan untuk tahun ini masih ada anggaran miliaran rupiah yang dikucurkan untuk renovasi rumah jabatan Walikota. Ada Rp1,28 miliar untuk revitalisasi interior, ditambah Rp1,2 miliar untuk renovasi bangunan. Belum cukup, alat dapur pun diperbarui dengan anggaran sebesar Rp85 juta. Padahal, setahun sebelumnya, pada APBDP 2025, anggaran alat dapur serupa sudah menyedot anggaran lebih besar lagi.
