DPRA Nilai TKD Aceh 2026 Jadi Penggerak Pembangunan Daerah
Banda Aceh, Kabarkini.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tati Meutia Asmara, S.KH., M.Si., menyambut positif keputusan pemerintah pusat yang mempertahankan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Aceh Tahun Anggaran 2026 tanpa terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai kebijakan itu menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pembangunan Aceh, terutama dalam menjaga pembiayaan sektor-sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Keputusan pemerintah pusat mempertahankan alokasi TKD Aceh tahun 2026 dari kebijakan efisiensi menunjukkan perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan khusus Aceh,” ujar Tati, dalam keteranganya, Rabu (11/3/2026).
Ia menilai, dengan tetap terjaganya alokasi TKD, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk mempercepat pembangunan dan menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
“Kami optimistis, TKD Aceh tahun 2026 dapat menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan program-program pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Tati.
Lebih lanjut, Tati menjelaskan bahwa TKD memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu, keberlanjutan dan kepastian anggaran dinilai menjadi kunci agar program-program pembangunan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Meski demikian, Tati yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPRA menekankan pentingnya pengawalan terhadap pemanfaatan TKD agar anggaran tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kami di DPRA, khususnya Partai Keadilan Sejahtera, akan mengawal agar pemanfaatan TKD ini dilakukan secara transparan, efektif, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan sekadar habis untuk belanja rutin,” tegasnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun perencanaan yang matang dan memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan anggaran.
“Dengan perencanaan yang baik dan pengawasan yang kuat, kami yakin setiap rupiah dari TKD dapat berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian ekonomi Aceh ke depan,” pungkas Tati. (adv)


