Banda Aceh, Kabarkini.co – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Wilayah DJBC Aceh mencatat peningkatan signifikan devisa ekspor komoditas kelapa sawit Aceh selama periode Januari hingga April 2026.
Komoditas yang diekspor meliputi crude palm oil (CPO) dan palm kernel shell atau cangkang inti sawit yang dikirim langsung melalui pelabuhan di Aceh.
Berdasarkan data kepabeanan periode Januari hingga April 2026, akumulasi nilai devisa ekspor mencapai Rp360,06 miliar. Angka tersebut meningkat lebih dari 445 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 sebesar Rp65,97 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp55,10 miliar.
Sementara itu, total devisa ekspor komoditas kelapa sawit sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai Rp1,18 triliun.
Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh menyampaikan bahwa instansinya berkomitmen penuh untuk memberikan informasi secara periodik mengenai perkembangan ekspor dan impor suatu produk secara transparan kepada publik.
“Melalui penyajian data yang readiness criteria ini, kami ingin memberikan gambaran utuh mengenai peta kekuatan komoditas daerah. Data kinerja kelapa sawit yang melonjak tajam hingga April 2026 ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa Aceh memiliki basis volume yang kuat untuk dikembangkan lebih jauh melalui industri pengolahan produk turunan,” ujarnya, Jumat (29/5/2026)
Melihat tren volume komoditas kelapa sawit yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun, terdapat peluang besar dalam optimalisasi nilai tambah melalui pemanfaatan limbah pengolahannya dengan konsep zero waste.
Ia menjelaskan, limbah pemrosesan seperti tandan kosong kelapa sawit dapat diolah menjadi pupuk organik. Sementara itu, produk sampingan berupa bungkil inti sawit (palm kernel cake) memiliki potensi besar untuk diproduksi menjadi pakan ternak berkualitas tinggi, yang tidak hanya potensial untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga membuka peluang ekspor.
Melalui penyajian data yang transparan serta pemetaan potensi ekonomi yang akurat, Kanwil DJBC Aceh berkomitmen untuk terus mengawal stabilitas ekonomi wilayah sekaligus memperkuat langkah nyata dalam mengakselerasi pencapaian predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2026.
