Banda Aceh, Kabarkini.co – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh mencatat realisasi penerimaan negara sebesar Rp317,41 miliar hingga 30 Juni 2026 atau mencapai 76,02 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp417,55 miliar.

Dari tiga komponen penerimaan, yakni Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai, sektor Bea Keluar mencatatkan kinerja paling impresif. Realisasinya mencapai Rp55,91 miliar atau 147,93 persen dari target sebesar Rp37,80 miliar, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas ekspor komoditas yang dikenakan bea keluar melalui wilayah kerja Bea Cukai Aceh.

Sementara itu, penerimaan Bea Masuk mencapai Rp252,51 miliar atau 68,29 persen dari target Rp369,74 miliar. Adapun penerimaan dari sektor Cukai terealisasi sebesar Rp9,02 miliar atau 90,05 persen dari target Rp10,02 miliar.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh, Rizki Baidillah, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari optimalisasi pelayanan kepabeanan dan cukai yang didukung pengawasan yang efektif serta sinergi dengan para pengguna jasa dan pemangku kepentingan.

“Kinerja ini menunjukkan komitmen Bea Cukai Aceh dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui pelayanan yang semakin baik, pengawasan yang kuat, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” kata Rizki, Rabu (8/7/2026).

Ia menjelaskan, selama Juni 2026 saja, penerimaan utama yang berhasil dihimpun mencapai sekitar Rp166,60 miliar. Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), disusul Bea Masuk, Bea Keluar, serta penerimaan lainnya seperti Dana Sawit, Pajak Penghasilan (PPh) Ekspor, dan Cukai.

Menurut Rizki, capaian tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan internasional di Aceh masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara. Karena itu, pihaknya akan terus memperkuat pelayanan dan pengawasan untuk menjaga tren positif tersebut.

Ke depan, Bea Cukai Aceh berkomitmen mengoptimalkan penerimaan negara melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, serta kolaborasi dengan instansi terkait dan pelaku usaha. Langkah itu diharapkan dapat menjaga keberlanjutan penerimaan negara sekaligus mendukung terciptanya iklim perdagangan yang sehat dan kondusif di Provinsi Aceh.